Reporter : Poppy Setiawan

JAKARTA, Mattanews.co – Pengusaha sudah harus dihadapkan dengan kewajiban memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para karyawannya. Pemberian THR tertuang dalam UU No13/2003 tentang ketenagakerjaan

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan virus Corona juga menyebabkan pengusaha terganggu usahanya. Dia mengusulkan pemerintah memberi keringanan terkait tunjangan hari raya (THR) agar bisa dibayarkan separuhnya saja atau ditunda.

Pasalnya, penyebaran virus Corona (Covid-19) membuat hampir semua lini bisnis mengalami perlambatan. Dalam situasi seperti ini THR menjadi beban tersendiri bagi pengusaha, khususnya UKM dan sebagian industri padat karya.

Dia menjelaskan pengusaha bukannya ingin lepas tanggung jawab. Hak-hak pekerja dipastikan akan dipenuhi tapi dengan keringanan bagi pengusaha, omzet dan profit turun drastis, tetapi kewajiban memberikan gaji dan THR sesuatu yang tidak dapat dielakkan,” kata Sarman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/03/2020) kemarin.

“Menyikapi hal ini pengusaha berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dapat memberikan solusi dalam bentuk kebijakan khusus dalam rangka mengurangi beban pengusaha. Sekiranya pelaku usaha tidak dapat memberikan sama sekali THR atau hanya mampu memberikan 50 persen misalnya,harus ada opsi. Apakah mungkin bisa ditunda sampai kondisi keuangan perusahaan memadai,yang jelas tidak menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha,” ujarnya.

Sarman mengatakan yang paling terdampak dari virus Corona ini yakni pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dia mengatakan pemerintah harus memberi solusi karena UMKM harus membayarkan cicilan dan beban lainnya.

“Disisi lain para pelaku UMKM memiliki kewajiban yang wajib di bayarkan seperti gaji karyawan, cicilan pinjaman, cicilan kenderaan, rumah sampai kebutuhan rumah tangga. Dalam kondisi seperti ini UMKM jangan dibiarkan berjalan sendiri,sangat diperlukan bantuan,stimulus atau insentif khusus dari pemerintah,” terangnya.

“Pekerja/karyawan pasti mengharapkan THR dapat diterima full dan itu sesuatu yang wajar. Tapi bagi pelaku usaha ini sesuatu tidak normal. Menyikapi hal ini pengusaha berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dapat memberikan solusi dalam bentuk kebijakan khusus dalam rangka mengurangi beban pengusaha,” tambahnya.

Sarman berharap pemerintah tidak memaksakan diri untuk membebani pengusaha terlalu berat. Menurutnya, bila beban ini dipikul sendiri justru dapat merusak hubungan baik antara pemerintah dan pengusaha.

“Jangan sampai memaksakan sesuatu yang tidak dapat diberikan pengusaha yang ujung-ujungnya mengganggu keharmonisan hubungan industrial yang sudah berjalan baik selama ini,” tandasnya.

Editor : Anang

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here