Reporter : Rachmat Sutjipto

OGAN KOMERING ILIR, Mattanews.co – Kendati Gugus Tugas Percepatan Pencegahan (GTPP) Covid-19 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan (Sumsel) telah mempersiapkan juru bicara untuk masalah seputar penanggulangan dan penyebaran COVID-19.

Namun, status Kabupaten OKI Sumsel dengan penduduk 787.513 jiwa, sekarang ini telah ditetapkan berstatus Tanggap Darurat sejak Jumat (27/3/2020) lalu.

Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPKP) Kabupaten OKI Harry Putra mengumbar kekesalannya terhadap kinerja gugus tugas.

Menurutnya, GTPP Covid-19 Kabupaten OKI Sumsel hanya mengedepankan pencitraan ketimbang mengajak jajarannya bahu membahu menanggulangi wabah Covid-19 bersama-sama.

“Seperti daerah lainnya, seharusnya perubahan status diungkap ke publik. Karena dengan penyampaian informasi itu, akan memicu kepekaan untuk mencegah kepanikan. Hal ini sudah terbukti sangat bermanfaat untuk membangun kewaspadaan dan mekanisme kehati-hatian publik,” katanya di Kayuagung, Minggu (29/3/2020).

Dia menilai, koordinasi yang lemah antara gugus tugas dan perangkat daerah Pemkab OKI hingga tingkat desa, tidak disertai dengan upaya untuk membangun komunikasi dan informasi di lingkungan internalnya sendiri.

Ia mengungkapkan, keluhan sejumlah kepala dinas dimana mereka harus manuver terlebih dulu mencari dana talangan guna melakukan penyemprotan disinfektan.

Di tengah pergeseran anggaran untuk penanganan wabah virus Covid-19, dia menilai seharusnya menjadi tanggungan gugus tugas dalam mempersiapkan kebutuhan dasar pencegahan. Seperti cairan disinfektan, masker dan lain sebagainya.

“Kondisi ini, tentu bertolak belakang dengan keinginan pemerintah pusat dalam pembentukan gugus tugas daerah. Dengan kewenangan mengatur SDM dan kemampuan dana, gugus tugas seharusnya lebih garang bertindak,” ungkapnya.

Dikatakan Harry, respon pemerintah yang cepat, akurat dan bertanggung jawab justru akan berdampak positif karena akan memulihkan kepercayaan publik.

Ketertutupan informasi, kata dia, justru akan memberikan sinyal dan arah yang keliru untuk publik.

Harry khawatir, persoalan ini akan menurunkan kewaspadaan yang bisa berakibat pada perluasan penularan wabah.

“Publik malah diajak bersikap santai. Tanpa dituntut kewaspadaan akan perubahan status tersebut. Ini jelas keliru. Disaat seperti sekarang pemda tidak boleh lengah. Jangan tunggu ada yang meninggal oleh corona, mereka baru kelihatan sibuk sana-sini,” ucapnya.

Sebagai sebuah wabah, lanjutnya, datanya terus bergerak. Bisa saja pada hari ini jam segini, angkanya masih sekian, tapi bisa pula satu jam kemudian sudah menjadi segitu.

“Apalagi menjelang puasa, tradisi warga pulang kampung. Bahkan yang berdomisili di luar negeri terhitung tidak sedikit. Sebagai terduga pembawa (Carrier), harus dipastikan kesehatannya. Langkah apa yang dilakukan satgas terkait permasalahan ini,” ujarnya.

Penyampaian informasi selama ini, menurut dia, belum berjalan maksimal. Publik hanya disuguhkan informasi berupa himbauan, tanpa menyentuh data terkini yang terjadi di lapangan,

“Data teknis seperti misalnya, bagaimana cara pendatang melaporkan kedatangannya, lengkap dengan data terakhir atau sudah berapa persen penyemprotan disinfektan, dan informasi pemetaan lainnya. Informasi yang disampaikan terus menerus tentu sangat berguna. Aplagi saat seperti sekarang ini, informasi seperti emas. Sangat berharga,” katanya.

Dia meminta, sudah saatnya peningkatan mutu manajemen penelusuran kasus yang teliti dan transparan berdasarkan fakta lalu sampaikan ke publik.

Identifikasi klaster-klaster yang positif, dan upaya melacak orang-orang yang berpotensi tertular atau jadi carrier dilakukan. Satgas harus lebih garang dalam bertindak.

“Wabah ini ancaman serius. Diperlukan semacam ketegasan diskresi pimpinan daerah berkerjasama dengan TNI/Polri dan unsur lainnya, termasuk swasta masuk dalam suatu kesepakatan. Pengalaman kita dalam penanggulangan Karhutla telah membuktikan mampu dengan pola keroyokan. Bila perlu jajaran Kecamatan disiagakan penuh untuk aktif bersinergi dengan gugus tugas,” katanya.

Kadiskominfo Alexsander Bustomi melalui Kepala Seksi Kemitraan Kerjasama Publikasi Adiyanto mengatakan, meski tidak mengabarkan secara meluas, namun pihaknya sebagai pengelola data telah merilis perubahan status bencana di laman resmi penanggulangan Covid-19.

Dalam mengolah informasi yang diperoleh dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten OKI, berdasarkan data dari satgas di Kecamatan, pihaknya menyampaikan informasi yang telah terverifikasi dari petugas kesehatan setempat untuk di publikasikan secara meluas.

Pengaturan penyebaran informasi sendiri, menurut dia, mengikuti mekanisme standar komunikasi yang berlaku.

Adi mencontohkan, selain istilah sebutan bagi status kesehatan masyarakat yang dikenal selama ini, terdapat istilah baru yakni Pelaku Perjalanan wilayah Terjangkit (PPT).

“Selain menjamin validitas informasi, kami terus menerus mengabarkan perkembangan terkini, termasuk penggunaan istilah baru yang harus diketahui publik,” ucapnya.

Ketua Satgas Percepatan Penanggulangan Virus Covid-19 Kabupaten OKI, Listiadi Martin mengakui pihaknya mempertimbangkan kemungkinan kepanikan jika masyarakat mengetahui perubahan status bencana.

Ia juga mengungkapkan, bahwa status tanggap darurat justru diputuskan setelah melakukan Video Cofference dengan Gubernur Herman Deru pada hari Jumat, (27/3/2020) lalu.

“Saat itu Gubernur Sumsel mengatakan bahwa status Sumsel tanggap darurat, termasuk seluruh wilayahnya. Pada saat hampir bersamaan, eksodus dari zona merah sedang berlangsung. Sempat terjadi lonjakan ODP juga,” ungkapnya.

Dijelaskannya, koordinasi pihaknya dengan pihak lainnya sudah berjalan meski diakuinya sempat terkendala ketersediaan peralatan medis belum mencukupi kebutuhan.

“Kabar terakhir, barangnya sudah sampai. Dinas Kesehatan tengah menginventarisir peralatan tersebut. Mudah-mudahan mencukupi,” ucapnya.

Menurut catatan, bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Pemprov Sumsel, terdiri dari 5 paket Alat Pelindung Diri (APD) yang setiap paketnya berisi 20 kotak masker, 15 cover all, 15 sarung tanga panjang, 15 sarung tangan biasa, 15 cover shoes, 15 masker N95, 5 kacamata google, 5 sepatu boots, dan Rapid tes.

Bantuan ini sendiri, beberapa hari lalu disampaikan secara langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru yang diperuntukkan bagi rumah sakit rujukan, termasuk RSUD Kayuagung.

Disinggung pemanfaatan dana penanggulangan bencana bersumber dari pergeseran sejumah anggaran OPD, meski jumlahnya tidak disebutnya, namun ia memproyeksikan dana tersebut murni dipersiapkan untuk penanganan bencana dibawah koordinasi gugus tugas,

“Penanggulangan wabah di pedesaan telah mendapatkan stimulus tersendiri. Pengaturan teknis, gugus tugas Kecamatan melalui sekretaris camat berkoordinasi dengan desa,” katanya.

Disisi lainnya, sejauh ini Listiadi mengatakan pihaknya meminta swasta maupun pemerintah, dapat terus bersinergi dengan selalu melakukan koordinasi terkait kontribusi dalam hal percepatan penanggulangan virus Covid-19.

“Sehingga permasalahan yang sedang kita hadapi ini dapat diatasi seoptimal mungkin. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, dan butuh kontribusi positif, baik berupa dukungan moril, maupun materil dari semua pihak,” ucapnya.

Editor : Nefri

Print Friendly, PDF & Email
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here