Penulis : Victorian Arnoldy, Petinggi Pemuda Muhammadiyah Lubuklinggau Sumsel

PALEMBANG, Mattanews.co – Melihat kinerja Pemerintah seperti tidak serius dalam menanggulangi penyebaran wabah corona alias Covid-19, menjadi perhatian serius Pemuda Muhammadiyah Lubuklinggau Sumatera Selatan (Sumsel).

Selama ini, pemerintah juga disebut tidak responsif dan tidak transparan dalam penanganan pandemi ini. Serta terkesan amburadul dalam menyampaikan data, terkait virus ganas yang menyerang Indonesia saat ini.

Sedari awal memang juru bicara dari pemerintah pusat semaunya saja memberikan komentar dan menganggap enteng soal virus corona ini, dan tiba saat ini pemerintah pusat tidak serius dalam menangani pandemi covid 19 ini.

Menurut pengamat kebijakan publik, Pemerintah Pusat memang saat ini tidak responsif dalam menghadapi pandemi virus corona yang masuk ke Indonesia.

Seharusnya segala daya upaya harus mengutamakan agar penularan tidak meluas.

Celah sekecil apa pun harus ditutup, kemungkinan munculnya cluster baru harus diantisipasi dan diisolasi agar terkendali dan tidak meluas.

Namun kondisi hari ini virus corona sudah menembus semua lini pertahanan Indonesia.

Pemerintah Pusat harus menggaris bawahi Menghadapi Pandemi Virus Corona sama halnya dengan Perang Angkatan Bersenjata.

Jubir Pemerintah Khusus Penanganan Covid 19 harus benar dalam berbicara, data dan kosa kata yang keluar dari mulut jubir pemerintah harus dijaga dan data yang dikatakan harus berskala.

UU tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 154, salah satu dasar cluster baru untuk pemerintah. Yaitu harus secara masif memberikan informasi keseluruh bangsa dan tentunya informasi yang disampaikan, dengan baik dan benar.

Jangan sebaliknya justru menambah gaduh di kalangan masyarakat.

Amanah dalam alenia ke-4 pada pembukaan UUD 1945 dan komitmen terhadap prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto, sepertinya tidak dijalankan Pemerintah Pusat dengan serius.

Sepertinya pemerintah pusat sangat buruk dalam menangani pandemi virus corona yang masuk ke Indonesia ini.

Beberapa kepala daerah sempat mengambil kebijakan Karantina Wilayah namun mendapat teguran dari pemerintah pusat dengan berbagai alasan.

Tentu dengan kondisi itu pula membuat kepala daerah lain ketakutan untuk mengambil langkah untuk keselamatan rakyatnya.

Dengan kejadian ini juga sangat jelas menunjukan pemerintah pusat tidak memposisikan amanah UUD 1945 dan tidak berkomitmen terhadap prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto.

Seharusnya pemerintah pusat mengkedepankan keselamatan rakyat terlebih dahulu dari pada mementingkan menjaga stabilitas ekonomi.

Padahal saat ini kondisi saat ini virus corona telah masuk keseluruh penjuru Wilayah Indonesia.

Ingat, tujuan bernegara adalah Keselamatan rakyat yang didahulukan. Kondisi ekonomi kita saat ini sudah memburuk lebih baik pemerintah pusat fokus saja untuk mengambil langkah yang tepat dengan Karantina Wilayah atau Lockdown.

Kita meminta para pakar ekonomi dan kesehatan untuk memformulasikan langkah-langkah kedepan. Agar bangsa ini mampu menghadapi kondisi saat ini.

Kalau pemerintah pusat tidak segera mengambil langkah untuk Lockdown ataupun Karantina Wilayah, maka bisa dipastikan pemerintah pusat hanya mengkedepankan untuk perekonimian bukan keselamatan rakyat yang di utamakan.

Yang penulis takutkan jika pemerintah pusat hanya mementingkan sektor ekonomi saja yang saat ini juga jelas kondisi ekonomi kita semakin buruk.

Maka alangkah serakahnya pemerintah pusat yang hanya menjaga ekonomi dengan menumbalkan banyak nyawa rakyatnya.

Kalau pemerintah pusat kita bermain panjang dengan pandemi Virus Corona ini, tentu akan banyak nyawa yang dikorban dan kita akan kehilangan bibit-bibit unggul calon pemimpin kedepan.

Serta SDM terbaik bangsa bukan kah tidak lama lagi juga kita akan menghadapi momentum Bonus Demografi, jika pola kerja pemerintah pusat seperti ini terus maka bisa bisa kita juga tidak siap dan gagal menghadapi momentum Bonus Demografi kedepan.

Print Friendly, PDF & Email
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here