Reporter : Adi
PALEMBANG, Mattanews.co – Aliansi Pemuda Peduli Palembang (AP3) mengecam keras adanya acara sebelum musyawarah daerah (Pra Musda) pemilihan Ketua Dewan Kesenian Palembang (DKP) yang diketahui tidak ada didalam aturan dasar/aturan rumah tangga (AD/ART) DKP itu sendiri. Hal itu dianggap ilegal serta dapat memecah belah kalangan seniman di Kota Palembang, Jumat (27/09/2019).
Dikatakan Ketua Aliansi Pemuda Peduli Palembang, Rubi Indarta, melihat geliat seni dan budaya Kota Palembang saat ini yang mana sebentar lagi akan ada pemilihan Ketua Dewan Kesenian Palembang (DKP) sangat banyak riak dan hiruk pikuk sehingga membuat suasana kurang kondusif. “Untuk itu, saya Ketua Aliansi Pemuda Peduli Palembang yang juga salah satu pengurus DKP bidang hukum dan advokasi menyatakan sikap tegas secara pribadi karena kepedulian terhadap dunia seni budaya sangat menyayangkan sikap yang di lakukan oleh orang orang yang berniat memecah belah DKP terutama dari dinas Kebudayaan ataupun oknum yang bercongkol di dalamnya,” tegasnya.
Pihaknya mengingatkan secara keras agar jangan pernah mencampur adukan urusan seniman Kota Palembang ini dengan urusan yang lain.
“Kami juga bertanya kepada oknum yang mengatas namakan DKP dan hendak mengadakan acara pra Musda. Atas dasar apa mereka ingin melakukan itu. Urusannya mereka apa dengan DKP ini. Mereka paham tidak aturan organisasi ini. Sebab tidak pernah tertulis di AD/ART DKP mengenai masalah pra Musda itu, jangan menghamburkan uang dan tenaga yang menurut kami tidak penting,” ungkap Rubi.
Rubi juga mengingatkan kepada pihak Dinas Kebudayaan Kota Palembang agar tolong jangan lagi mencampurkan urusan DKP. Dimana seolah-olah DKP itu di bawah Dinas Kebudayaan sehingga mau di atur. “DKP itu organisasi tersendiri yang isinya para seniman yang ada di Kota Palembang. Bukan anak buah dari Dinas Kebudayaan. DKP adalah mitra Dinas Kebudayaa, sama halnya seperti KNPI dan KONI, dia mitra sejajar Dinas Pemuda dan Olahraga,” jelas Rubi yang juga memang merupakan Sekretaris KNPI Kota Palembang itu.
Dirinya juga menambahkan, kepada pihak-pihak terkait yang ingin melaksanakan kegiatan yang mengatasnamakan DKP untuk stop melakukan manuver-manuver yang tidak penting. “Biarkan DKP menyelesaikan pekerjaannya dengan cara dan aturan yang sudah di buat. Dan untuk menguatkan ini maka kami dari Aliansi Pemuda Peduli Palembang (AP3) bersama para seniman Kota Palembang akan melakukan aksi demo di kantor Walikota Palembang dengan tuntutan bubarkan acara pra Musda yang mengatasnamakan DKP,” tegasnya lagi.
“Pecat oknum yang bercokol di Dinas Kebudayaanu yang berniat memecah belah DKP. Stop kriminalisasi dan politisasi seniman Kota Palembang. Dan stop kegiatan yang ingin membuat DKP menjadi dualisme,” tutupnya.
Editor : Anang
