Ketua DPRD SBB Bohong Soal Paripurna Dua Ranperda Negeri

0
74

Reporter : Fitrah

MALUKU, Mattanews.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)┬áKabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku telah mengagendakan rapat Paripurna 12 mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) pada Rabu (18/09/2019) lalu.

Namun yang di Paripurnakan hanya 10 Ranperda dan dua Ranperda gagal di Paripurnakan, padahal dua Ranperda tersebut saat ini dinantikan oleh publik Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, khususnya masyarakat negeri adat.

Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang tidak di Paripurnakan pada rapat paripurna IX Masa Sidang II Tahun Sidang 2019 pada Rabu (18/09/2019) yakni Ranperda Negeri dan Ranperda Saniri Negeri.

Informasi yang diterima media ini, semua proses dan tahapan Ranperda Negeri dan Saniri Negeri sudah selesai dibahas oleh DPRD SBB Provinsi Maluku, namun kedua Ranperda tentang negeri itu tak di Paripurnakan.

Hal tersebut mestinya sudah di sahkan lebih awal dan Ketua DPRD telah mengakui akan di paripurnakan bersama – sama dengan Ranperda Desa dan BPD,namun janji Ketua DPRD SBB hanya isapan jempol.

Dan kedua Ranperda yang dimaksudkan itu sudah dari tahun lalu berada pada meja pimpinan, alasannya apa tidak di paripurnakan.

Kenapa Ranperda Desa dan BPD baru di agendakan dua bulan lalu tapi di Paripurnakan mendahului dua Ranperda negeri. Ini yang menjadi pertanyaan ada apa dengan ketua DPRD SBB Julianus M Rutasouw.

Saat dikonfirmasi anggota DPRD SBB Fraksi PDI Perjuangan Andarias H Kolly kepada media ini Kamis (19/09/2019) mengakui proses kedua Ranperda negeri dan saniri negeri telah selesai dibahas dan seharusnya lebih awal di Paripurnakan

” Sekarang sudah ada ketua pimpinan DPRD SBB semestinya sudah di sahkan, tapi kenapa tidak disahkan, padahal janji ketua DPRD akan sama – sama di paripurnakan dengan Ranperda Desa dan BPD. Tapi janji ketua DPRD kenyataannya bohong karena tidak diparipurnakan kedua Ranperda tentang negeri itu,” ucap Kolly.

Soal ini, juga sudah ada melobi fraksi – fraksi tapi semuanya percaya dengan janji Ketua DPRD bahwa hari Jumat ini Paripurna 2 Ranperda dimaksud dilaksanaka, tapi kenyataannya bohong lagi.

“Menurut saya, ketua DPRD SBB sebenarnya sudah masuk dan ikut dengan skenario Pemerintah Daerah untuk laksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades) secara serentak. Jadi negeri adat dipaksakan untuk melaksanakan pemilihan kepala desa dan konsekuensinya negeri sudah jadi desa dan kehilangan hak hak adatnya,” cetusnya.

Untuk diketahui, poin ke 3 pandangan akhir flFraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna lX masa sidang II tahun sidang 2019 atas 10 Ranperda menjadi Perda.

“Khusus untuk Ranperda Desa dan BPD Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa untuk menghormati hak – hak masyarakat adat, proses penetapan kedua Ranperda ini dipending sehingga penetapannya bersama dengan Ranperda Negeri dan siniri negeri, mengingat proses dan tahapan pembahasannya sudah selesai,” tutupnya.

Editor : Anang

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY