Warga Lampura Keluhkan Pungutan PTSL

0
142

Reporter : Yudi Ihwan

LAMPUNG UTARA, Matta News.co – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) disinyalir menjadi ajang praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum Lurah dan kroni-kroninya.

Pasalnya, sejumlah warga Lampung Utara mengeluhkan adanya pungli dalam program PTSL tersebut. Biaya untuk pembuatan sertifikat tanah tersebut dipatok senilai Rp 600 ribu.

Untuk diketahui, PTSL adalah program pembuatan sertifikat yang tidak diperbolehkan mengambil biaya lebih dari 200 ribu rupiah. Program ini sebelumnya dikenal dengan nama Proyek Nasional Agraria (Prona).

Ketentuan biaya Rp 600 ribu untuk PTSL ini dialami warga Kelurahaan Tanjung Senang, T Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara, Provinsi Lampung.

“Saya waktu itu dimintai uang sejumlah Rp 600 ribu untuk pembuatan sertifikat. Sekarang sedang dalam proses menunggu kapan jadinya saja mas. Kabarnya kata Pak Jokowi gratis ya mas sertifikat program PTSL ini,” ucap narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya kepada awak media, Sabtu, 14 September 2019.

Sementara itu, Lurah Tanjung Senang, Sutejo saat dimintai keterangannya membenarkan hal tersebut.

“Kalian kan sudah tau. Itu kan sudah selesai. Tinggal menunggu buku sertifikatnya saja,” kata Sutejo, Lurah Tanjung Senang, Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampura.

Dikatakan Sutejo bahwasannya bukan hanya di kelurahannya yang menarik iuran sebesar Rp 600 ribu untuk biaya pembuatan sertifikat dalam program PTSL itu. Namun, semua Kelurahan yang ada di Lampung Utara melakukan hal yang sama.

“Bukan hanya Kelurahan Tanjung Senang, kelurahan lain juga sama. Seperti Kelurahan Kelapa Tujuh, Kota Alam, Kotabumi Udik, dan Kelurahan lainnya, bisa ditanya,” beber Sutejo.

Terkait permasalahan ini, masyarakat Lampung Utara, khususnya yang berada di Kecamatan Kotabumi Selatan meminta aparat penegak hukum untuk dapat menindaklanjuti permasalah tersebut.

Editor : Anang

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY