Ini Penjelasan Kadinsos OKI Terkait Penonaktifan Peserta BPJS

0
128

Reporter : Asni

OKI, Mattanews.co – Kebijakan pemerintah pusat menonaktifkan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) berdampak bagi sekitar 15.472 orang yang merasa belum terlayani jaminan kesehatan.

Diketahui saat ini, dari total jumlah sebanyak 15.992 orang, baru 520 orang peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaringan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah dialihkan ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan sisanya akan dilakukan pengalihan pada bulan Oktober mendatang.

Pencabutan bantuan iuran itu didasarkan atas Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tahun 2019 Tahap Keenam.

Secara nasional, Surat Keterangan yang ditandatangani Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita itu membuat 5,2 juta peserta PBI menjadi tidak aktif.

“Penonaktifan ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat melalui SK Menteri Sosial. Maka, sejak 1 Agustus, kepesertaannya dinonaktifkan,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang M. Ichwansah Gani melalui Kabid SDM Umum dan Komunikasi, Hendra Kurniawan, Selasa (06/08/2019).

Hendra mengatakan, mereka yang kepesertaannya dinonaktifkan tersebut sebenarnya tengah memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan. Jumlah tersebut sedang menjalani pelayanan kesehatan. Namun sesuai keputusan Pemerintah Pusat, kepesertaan mereka terpaksa dihentikan, kecuali kepesertaannya ditanggung APBD.

“Bantuan iuran itu dimanfaatkan oleh penerimanya. Programnya sebenarnya termanfaatkan,” kata dia.

Bagi peserta yang mengalami penonaktifan, Hendra mengemukakan alternatif, ia menyarankan agar mendaftar sebagai peserta mandiri terlebih dulu agar tetap dapat menikmati pelayanan.

Pendaftaran peserta JKN bisa dilakukan melalui Aplikasi JKN Mobile, lalu bisa menghubungi Layanan Pusat Telepon di 1500 400, atau melalui Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat.

“Tinggal datang ke kantor cabang, bawa kartunya kemudian e-KTP dan KK serta kartu BPJS lama. Sedangkan proses pengaktifan berlangsung sekitar sepekan,” terangnya.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya tengah membahas lebih lanjut persoalan penonaktifan peserta tersebut dengan Pemerintah Kabupaten OKI, termasuk peralihan kepersertaan dari semula PBI APBN beralih menjadi APBD.

“Saat ini, kami terus berkoordinasi. Rencananya, akan dilakukan verifikasi data dari 15.992 peserta itu terkait siapa saja yang masuk kriteria untuk didaftarkan melalui PBI APBD. Memang ada kriteria yang ditetapkan Pemda. Namun, verifikasi masih terus dilakukan,” ucap dia.

Kepala Dinas Sosial OKI Amirudin mengatakan, peralihan kepesertan dari PBI APBN ke APBD sangat mungkin, terutama bagi mereka yang terpaksa dinonaktifkan.

Kendati demikian, Amirudin mengatakan masyarakat tidak perlu panik jika memang sebelumnya telah ditanggung melalui APBN. Hal ini lantaran kepesertaannya akan dialihkan ke APBD.

“Bagi masyarakat yang di non aktifkan, dapat mendatangi dinas sosial setempat agar dapat ditindak lanjuti untuk dimasukkan kembali sebagai kategori yang berhak menerima bantuan iuran,” terangnya.

Editor : Anang

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY