Aktivis: Naikkan PBB, Walikota Melanggar dan Sengsarakan Rakyat

0
94

Reporter : Anang

PALEMBANG, Mattanews.co – Kenaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 400 persen di Kota Palembang, Sumatera Selatan, dikeluhkan masyarakat. Bahkan di media sosial sudah ada yang mengancam tidak akan membayar PBB kalau Pemerintah tidak menurunkan kenaikan tersebut. Menanggapi hal itu, aktivis Pemuda/Sosial Andrei Utama,S.IP mengharapkan PAD yang diperoleh dari pajak harus benar-benar dimanfaatkan secara adil, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, dan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, Jumat (17/05/2019).

“Selain memperoleh PAD dari kenaikan nilai PBB, Pemkot Palembang juga seharusnya mengeksplorasi pendapatan melalui kerja sama dengan pihak swasta dan meningkatkan kinerja BUMD dalam membantu PAD jangan sebaliknya uang pajak mengedap di BUMD dan tidak jelas kinerjanya,” terang Andrei.

Menurutnya, disini lah tanggung jawab dan kepiawaian seorang pemimpin dalam memikirkan mencari sumber pemasukan PAD dengan tidak Membuat susah rakyat, kalau perlu digratiskan PBB untuk masyarakat menengah kebawah. “Walikota Palembang Harnojoyo dinilai tak berpihak kepada rakyat kecil dan kita sebagai rakyat merasa kecewa dengan kebijakan Pemkot Palembang dengan menaikan pajak. Kalaupun mau dinaikan, janganlah diatas 5 persen, sebab di DKI Jakarta, kenaikan PBB tahun 2019 ini hanya 7 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP),” beber dia.

’’Kasihan warga Palembang akibat naik, biasanya enggan bayar tepat waktu, lama -lama tidak mau bayar PBB dalam jangka waktu beberapa tahun, terus akhirnya lama kena bunga dan denda sehingga menyerah dan menjual saja. Ini kan pengusiran halus. Artinya, tidak bahagia dan sejahtera warganya,’’ tegas Andrei.

Andrei menuturkan, boleh saja menargetkan tinggi terhadap pajak utu sendiri asalkan tak beratkan rakyat. Jika, kebijakan kenaikan PBB dipaksakan dapat dipastikan artinya Harnojoyo tak berpihak pada rakyat. “Sudahlah, jangan bebani warga Palembang dan wujudkan janji janji kampanye kemaren dalam mensejahterakan rakyat dan benahi insfraktruktur, banyak jalan yang rusak, dimana mana banjir dan Kota semakin kotor serta macet,” jelasnya.

Andrei menilai wajar jika para pejabat di Dinas Pelayanan Pajak, mau menunjukkan prestasi kepada Pimpinan/Walikota, akan tetapi jangan korbankan rakyat, jika Walikota ingin cepat dapat uang banyak silahkan, tapi tidak salah ingatkan Walikota bahwa pajak/retribusi apapun kenaikan setiap 1 rupiahpun harus mendapatkan persetujuan rakyat. Ini adalah inti persoalannya. Terkesan terburu-buru tanpa ada studi kelayakan yang mumpuni menaikkan secara fantastis NJOP beberapa kawasan di Kota Palembang. Sulit kita bayangkan bagaimana keputusan menetapkan NJOP dan menaikan PBB sebuah kawasan yang berdampak terhadap besarnya tarif PBB diambil lewat cara duduk dihadapan komputer saja, tanpa dilakukan survey terlebih dahulu dan tanpa mendapatkan persetujuan DPRD. Survey kawasan bukanlah sebuah pekerjaan yang sulit, idealnya hasil survey setelah di uji kelayakannya dan di paparkan ke DPRD untuk mendapatkan persetujuan, barulah NJOP kawasan-kawasan di Kota Palembang ditetapkan dengan perda.

“Seyogianya setiap kenaikan pajak harus jelas untuk tujuan dan target apa saja kenaikan itu akan dialokasikan. Jika hanya sekedar kebutuhan naik penerimaan APBD tanpa ada kejelasan alokasinya, itu menjadi sangat bias untuk penilaian kinerja Walikota sendiri. Jangan-jangan kenaikan itu hanya untuk ongkos marah-marah ke aparaturnya, agar mereka tetap loyal atau takut, karena iming-iming tunjangan-tunjangan kinerjanya yang menggiurkan dan jangan sampai menjadi cara cara modus baru korupsi,” tutur Andrei.

Terakhir ia mengatakan jika pemerintah bukanlah sebuah perusahaan swasta yang lazim memanipulasi iklan produknya. Pemerintah yang baik (Good Governance) wajib menjelaskan alasan menaikan Pajak dan menjelaskan untuk apa saja kenaikan tersebut sehingga masyarakat/DPRD bisa mengawasi penggunaannya. Kalau hanya sekedar pernyataan umum untuk perbaikan prasarana jalan dan lainnya, pemerintah terdahulu juga melaksanakan itu, apa bedanya yang dulu dan sekarang (macet..? banjir..?, transportasi abal-abal..?). Setiap kenaikan pajak wajib ada ukuran kinerja yang akan ditargetkan.

“Dan kewajiban DPRD untuk mengawasi dengan seksama penggunaan atau alokasinya. Semoga Kedepan Walikota Palembang Harnojoyo tidak lagi akan berlaku sewenang-wenang terkait hak rakyat. Setiap kebijakan yang berdampak mengikat masyarakat harus mendapatkan persetujuan rakyat terlebih dahulu melalui DPRD. Seorang Walikota wajib bekerjasama dengan DPRD, konstitusi yang mengaturnya,” tutupnya.

Editor : Anang

Print Friendly, PDF & Email
loading...

LEAVE A REPLY