Adsafelink | Shorten your link and earn money

Penulis : Yusril Buang

Ketua UMUM, Ikatan Pelajar Mahasiswa Masure (IPMM)

HALMAHERA TENGAH, Mattanews.co –Polemik Daerah Kabupaten Halmahera Tengah terkait Pergantian Camat Patani Timur menjadi issue hangat yang menuai kontroversial diberbagai pihak.

Tentu masing-masing pihak akan memandang sesuai dengan cara pandang tersendiri yang dibangun atas dasar epistemnya masing-masing.

Mencermati berbagai komentar dan sanggahan di beberapa akun media sosial, tentu sangat terlihat jelas berbagai literatur yang kontradiksi dan tentu akan berefek pada cara pandang serta sikap tindak yang berbeda pula.

Sederhananya subjek yang berada diinternal pemerintahan akan berpendapat lain dengan subjek yang non pemerintahan/masyarakat yang merasakan langsung apa dan bagaimana situasi yang terjadi dilapangan.

Berbeda lagi dengan subjek pemikir yang berdiri netral/tanpa pegangan apapun akan cenderung berfikir ilmiah sesuai dengan kaidah berfilsafat.

Pertanyaan yang muncul adalah apa yang mendasari perbedaan cara pandang dan propaganda tersebut?

Tentu pertanyaan diatas juga akan menghasilkan jawaban yang berbeda pula. Karena memang dari sananya saja sudah berbeda.

Penulis sendiri pun akan mengkaji Promblem tersebut secara mandiri tanpa berpihak, Penulis ingin menemukan titik terang dari problem ini dengan pendekatan ”methodologi nietze”

Proposisi metodologi diatas menekankan kepada kita agar jangan menjadi pemerintah untuk mengkaji objek masalah dan jangan menjadi rakyat untuk menafsirkan.

Kita harus berdiri secara independen tanpa memihak kepada siapa dan lembaga manapun. Dan sebaliknya kita juga harus mencoba berdiri sebagai pemerintah dan mencoba berdiri sebagai rakyat.

Di sinilah kita akan menemukan titik terang yang lahir dari pertimbangan-pertimbangan masing-masing pihak.

Di sini saya akan menggunakan pemahaman subjektif saya untuk mencoba berdiri sebagai pemeritahan dan berdiri sebagai rakyat sesuai dengan metodologi diatas.

Pandangan Pemerintah.

Pemerintah dalam menanggapi polemik ini mereka akan menggunakan ketetapan serta prosedur yang ditetapkan dalam UU no Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan daerah dan perubahannya.

Kemudian lebih rinci diatur dalam peraturan menteri Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan (PP Kecamatan).

Jadi kemanah arah dan kiblat UU disitulah arah kebijakan itu diambil meskipun tidak selamanya apa yang dikehendaki UU itu sama seperti yang dikehendaki masyarakat

Pandangan Masyarakat.

Masyarakat didalamnya ada pemuda dan sekelompok mahasiswa akan membangun satu episteme yang lahir dari pengamatan objektif berdasarkan hasil serta apa yang sebenarnya terjadi dilapangan.

Tentu sikap ini tidak terlepas dari kejenuhan serta ketidakpuasan masyarakat atas kebijakan pemerintah kecamatan patani timur/camat.

Nah, hal ini yang mendorong kenapa pemerintahan mesti diperbaharui ulang sesuai dengan suka dan cita masyarakat itu sendiri.

Lagian demokrasi juga mengamini rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Tidak bisa dipungkiri karena hal ini dijamin oleh konstitusi negara

Jika kita korelasikan dua pandangan diatas, ada daya hukum normatif dan kondisi sosiologis masyarakat yang bertemu dan saling mengklaim.

Masyarakat hadir dengan aspirasi dan data empiriknya, pemerintah hadir dengan landasan hukumnya.

Padahal dua-dua memiliki kesamaan dalam sisi tujuan. Yaitu sama-sama menginginkan pemimpin yang ideal untuk menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan koridor undang-undang.

Maka, kiranya untuk menepis masalah ini Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mesti jelih dan cerdas dalam mengambil keputusan.

Setidaknya apa yang dikehendaki masyarakat itu menjadi satu diantara daftar figur yang nantinya menjadi pimpinan kecamatan patani timur.

Karena hanya dengan begitu, masyarakat tidak lagi melakukan protes yang mengganggu jalannya pemerintahan sehingga terciptanya masyarakat makmur dan pemerintahan yang harmonis dan demokratis.

Print Friendly, PDF & Email
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here