Andrei : Siap Dukung Pimpinan KPK Terpilih dan Revisi UU KPK

0
441

Reporter : Adi

PALEMBANG, Mattanews.co РDPR RI hari ini akan mengesahkan lima nama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru melalui gelar sidang Paripurna. Aktivis Pemuda Sumsel Andrei Utama meminta semua pihak tidak memandang rendah kelima pimpinan KPK yang terpilih tersebut, Senin (16/09/2019).

Diketahui kelima orang terpilih memimpin KPK yakni, Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron bakal bertugas memimpin KPK periode 2019-2023. “Kita jangan underestimate dulu,” kata Andrei.

Menurutnya, cara hidup bernegara tidak boleh menyela karena tidak cocok dengan kita, yang bisa dilakukan adalah memperbaiki yang kurang baik. “Saya tidak mengenal Pimpinan KPK terpilih, tetapi saya yakin mereka putra putri terbaik bangsa ini, Khususnya Irjen.Pol.Firli Bahuri yang merupakan putra kelahiran Sumsel, dan sebagai putra daerah pak Firli telah mencatatkan sejarah sebagai tauladan dan jadi contoh bagi anak anak kita kedepan bersama putra putri sumse lain yang berprestasi,” ungkap dia.

Dan sebagai pemuda Sumsel, sambungnya, ia mendukung beliau Firli untuk menjadi ketua KPK di negeri ini dan menjawab semua keraguan yang tidak ada dasar. “Beliau Jenderal berprestasi dalam track recordnya. Dan menyikapi pimpinan KPK mengembalikan mandat kepada Presiden, secara hukum, KPK itu bukan mandataris Presiden, tidak bisa dia lalu mengembalikan mandat kepada Presiden karena Presiden tak pernah memberikan mandat ke KPK,” kata Andrei.

Andrei mengatakan, dalam ilmu hukum dan tata negara mandataris berarti orang yang diberikan mandat oleh pejabat tertentu, tetapi yang bertanggung jawab adalah pemberi mandat. Adapun yang diberi tugas disebut mandataris. “Sebelum 2002, Presiden adalah mandataris MPR. Presiden diberi mandat dan yang bertanggung jawab MPR. Nah, KPK itu bukan mandataris presiden sehingga tak ada istilah hukum mandat kok dikembalikan,” kata Andrei.

Adapun KPK, lanjutnya, bukan mandataris siapa pun. Lembaga itu independen kendati berada di lingkaran kepengurusan eksekutif, tetapi bukan di bawah Presiden, dan secara Konstitusi karena dipilih juga di sahkan DPR yang merupakan wakil dari rakyat yang memberi mandat. Meski demikian, menurut Andrei, secara arif Presiden Joko Widodo perlu memanggil para pimpinan KPK untuk bertukar pendapat, konsultasi, serta berdiskusi mengenai nasib KPK.

Aktivis Pemuda Sumsel ini sepakat dengan Presiden terkait penggunaan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia beralasan seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tak semestinya menyandang status itu seumur hidup. Apalagi, jika memang tidak ada bukti kuat dalam kasus tersebut.
Termasuk pula misalnya saat KPK kalah di sidang praperadilan yang diajukan oleh tersangka, putusan tidak bisa segera dieksekusi karena kewenangan yang terbatas. “Kalau tidak ada bukti ya keluarkan dong SP3,” kata Andrei.

Menurut Andrei itu yang harus diatur bila mau berhukum dengan benar. Lebih lanjut, terkait aturan waktu penerbitan SP3 bisa dibicarakan lebih lanjut. Termasuk, perihal mekanisme penerbitannya.

“Soal dewan pengawas KPK bagus, hanya saja, pengawas harus ditentukan melalui pembahasan yang matang dan jangan tergesa-gesa. Oleh karena itu, memerlukan asas keterbukaan,” tambahnya.

Andrei menyebut perlu melakukan studi ke kampus-kampus atau memanggil para advokat untuk membahas hal tersebut. “Ini masalah pro justisia, masak yang mengawasi bukan pro justisia, enggak punya hak memeriksa perkara tiba-tiba melarang orang memproses perkara. Ini pun harus didiskusikan,”¬†tegas Andrei.

Editor : Anang

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY