Bagindo: KPU Palembang Melanggar Regulasi dan UU, Harusnya Disanksi Bukan Dimaklumi

0
274

Reporter : Anang

PALEMBANG, Mattanews.co – Terkait adanya rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Palembang untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) atau Pemilihan Lanjutan (PL) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang yang tak dilaksanakan, pengamat/pemerhati politik asal Unsri Bagindo Togar menilai meskipun tidak atau kurang berpengaruh atas hasil Pemilu serentak 17 April kemarin, sejatinya harus dilaksanakan, karena jika jelas melanggar mesti ada sanksi bukan dimaklumi saja, Jumat (08/06/2019).

“Harusnya mesti dilaksanakan oleh KPUD Kota Palembang, sebab temuan serta keputusan tersebut merupakan inisiasi anggota beserta perangkat Pemilu di TPS Dapil yang bermasalah teknis pelaksanaannya,” terang Bagindo saat dimintai tanggapannya melalui jaringan seluler whatsapp.

Disisi lain, sambung Bagindo, terkait hak hak politik setiap warga negara tidak bisa diabaikan karena jelas diatur juga dijamin keberadaannya dalam Undang undang. “Bahkan regulasi dalam PKPU mendorong atau bertujuan agar terwujudnya partisipasi pemilih dalam menunaikan hak politik dalam setiap kontestasi demokrasi formal di negeri ini. Untuk itu perlu ditanyakan maupun dicermati secara transparan, logika dan objektif apa alasan atau pertimbangan normatif para penyelenggara Pemilu di KPUD Kota Palembang, sehingga lalai, enggan atau menolak pelaksanaan putusan untuk melaksanakan PSU tersebut,” tegasnya.

“Harus diingat para komisioner terpilih tersebut memiliki kewajiban, amanah serta pertanggung jawaban jabatan yang sangat jelas diatur dalam job deskrpsi plus etik keprofesiannya. Bila menyimpang dan melanggar regulasi juga undang undang, selayaknya di beri sanksi yang setimpal. Bukan sekedar dimaklumi atau diberi peringatan yang biasa biasa saja,” tutup Pimpinan Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes) ini.

Seperti diketahui sebelumnya, akibat tak melaksanakan PSU/PL, pihak KPU Palembang kini tengah menjalani pemeriksaan oleh Polresta Palembang hingga Gakumdu. Dalam panggilan Polresta Palembang jelas jika KPU Palembang dapat dikenakan pidana karena telah menghingkan hak pilih orang lain dalam pelaksanan Pemilu serentak lalu dengan tidak kembali menggelar PSU/PL.

Sepenggal surat yang diterima redaksi mattanews.co tertulis jika pihak Polresta Palembang memanggil KPU dan Bawaslu Palembang untuk gelar perkara pada tanggal 31 Mei 2019 lalu, Hari Jumat dengan lokasi aula Cendrawasih Polresta Palembang. Isi daripada  Surat rujukan Laporan Polisi Nomor : LPB / 1105 / V / 2019 / SUMSEL / RESTA tanggal 22 Mei 2019 tentang Perkara Tindak Pidana Setiap Orang Yang Menyebabkan Orang Kehilangan Hak Pilihnya Sebagaimana Dimaksud dengan pasal 510 Undang undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Surat Perintah Penyidikan Nomor :  / 2096 / V / 2019 / Resrim Tanggal 23 Mei 2019.

Editor : Anang

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY