ASB Desak Kejati Sumsel Ambil Alih Kasus Muratara di Kejari Musi Rawas

0
200

Reporter : Anang

PALEMBANG, Mattanews.co – Aktivis Sumsel Bersatu (ASB) kembali melakukan aksi di Kejati Sumatera Selatan, aksi dilukakan guna meminta Kejati agar menegakan hukum tanpa pandang bulu dan benar-benar menegakan supremasi hukum.

Dikatakan koordinator aksi (Korak) Mpit, kasus-kasus korupsi yang berada ditangan Kejari Kabupaten Musi Rawas terkait persoalan yang ada di Musi Rawas Utara (Muratara) tidak berjalan sebagaimana mestinya padahal telah banyak kasus-kasus indikasi korupsi yang telah diadukan kawan-kawan aktivis dan LSM. “Kejati Sumsel harus ambil alih kasus di Kejari Mura, atas kasus di Muratara,” tegasnya kepada mattanews.co, Jumat (08/11/2019).

Koordinator Lapangan (Korlap) lainnya Partogi Sitinjak dalam orasinya menyampaikan, mengenai penindakan pengusutan tuntas laporan masyarakat secara langsung ke Kejati sesuai dengan undang-undang Tipikor no 31 tahun 1999 pasal 41 jadi laporan yang diajukan memang merupakan hak partisipasi rakyat.

“Untuk menyatakan adanya indikasi yang harus diusut tuntas artinya dalam waktu 30 hari, ASB mempunyai HAK Untuk mempertanyakan kembali apa yang dilaporkan itu sudah ditindaklanjuti atau belum, kalau belum maka ASB terus-terusan akan mempertanyakan hal tersebut mungkin Sampai ke Kejagung,” terangnya.

Dilanjutkan Syaiful sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) mengatakan Kejari Kabupaten Musi Rawas dalam pelaksanaan penegakan supremasi hukum sangat lamban dan tidak menjalankan amanat Undang-undang, padahal sudah banyak kasus yang telah diadukan seperti Pembangunan Irigasi, Pembangunan Gapura di Kabupaten Mura. “Operasi Tangkap Tangan yang lalu juga tidak ada pengembangan lebih lanjut,” ungkapnya.

Setelah menyampaikan orasi, perwakilan pengunjuk rasa Johanes Firano membacakan isi tuntutan sebagai berikut :

1. Mendesak Kajati Sumsel segera mengambil Alih pengaduan persoalan laporan LSM tentang indikasi Korupsi Bupati Kabupaten Muratara yang berada di Kajari Musi Rawas.

2. Segera memanggil dan memeriksa Bupati Kabupaten Muratara.

3. Untuk segera memutasi jabatan Kajari kabupaten Musi Rawas yang terlalu lamban dalam mengungkap kasus indikasi korupsi Bupati Kabupaten Muratara.

4. Memanggil dan memeriksa indikasi Nepotisme Kerabat Bupati kabupaten Muratara atas indikasi korupsi proyek Irigasi dan Tugu Gapura.

Dalam penutupnya Johanes Firano agar Kejati Sumatera Selatan untuk segera mengambil alih dan segera memanggil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sementara, pantauan mattanews.co tuntutan daripada ASB tersebut diterima langsung oleh pihak Kejati Sumsel melalui staf nya selaku Kasub Humas Aidil Habibi.

Editor : Anang

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY