Karhutla Adalah Musibah Bangsa

0
423

Reporter : Anang

Gubernur Tunjukkan Sikap Pemimpin Dengan Membatalkan Kunjungan ke Luar Negeri

PALEMBANG, Mattanews.co – Aktivis Pemuda Andrei Utama mengatakan bencana Karhutla merupakan bencana bangsa, meski memang menyebabkan kualitas udara tak sehat khususnya bagi anak anak bahkan masuk berbahaya.

“Sesuai pemantauan BMKG, partikel udara makin buruk, sampai kategori sangat berbahaya. Bagaimana Dampak kesehatan anak bangsa ini kedepan,” ujar Andrei.

Dilanjutkannya, menurut laporan Dirjen Penegakan Hukum (KLHK) area perusahaan terbakar beberapa merupakan milik investor Malaysia dan Singapura. “Diplomasi pemerintah Indonesia mestinya mampu menekan pemerintah Malaysia dan Singapura dalam membantu bencana di indonesia ini,” tegasnya.

Andrei mengatakan, dari kegelisahan warga Sumsel karena kabut asap kebakaran hutan dan lahan begitu pekat hingga kulitas udara buruk, bahkan berbahaya. Kebakaran hutan dan lahan terutama, gambut terus berulang, dan susah padam.

Gubernur Sumsel telah menunjukan sebagai pemimpin yang harus di contoh oleh Kepala daerah lain dengan membatalkan Dinas ke luar negeri (Rumania dan Korsel). “Hal ini merupakan pemimpin yang peduli dan imbauan agar Kepala daerah Kabupaten Kota di sumsel untuk tidak melakukan bepergian harus di patuhi, karena ini masalah sangat besar bagi daerah. Khususnya bagi kesehatan, indikator daerah maju itu dilihat dari tingkat kesehatan yang merupakan tolak ukur kesejahteraan selain pendidikan,” bebernya.

Andrei juga menuturkan, bencana Karhutla menimbulkam kerugian tinggi baik secara kesehatan maupun ekonomi. Dampaknya Kerugian secara ekonomi, ini juga harus kita pahami. “Masa kita tiap tahun begini terus. Karhutla ini jadi ancaman permanen bagi Indonesia, sekaligus juga memperlihatkan negara belum optimal memberikan jaminan kepada masyarakat,” jelas dia.

“Pemerintah harus membuka data, apalagi untuk perusahaan yang tahun 2015, terbukti membakar dan 2019, membakar lagi. Seharusnya, tak ada alasan pemerintah mempertahankan konsesi perusahaan,” tambah Andrei.

Menurutnya, pada tahun 2015, ada banyak perusahaan kena sanksi administrasi karena area mereka terbakar. Sayangnya, pemerintah tak transparan kepada publik mengenai upaya yang sudah dilakukan perusahaan dalam memperbaiki diri. “Pada 2019, areal perusahaan terbakar kembali dan mengulang hal sama dengan penyegelan. Ini seperti mengulang hal sama, seolah lupa. Perlu evaluasi, apakah cukup upaya penyegelan dan gugatan perdata?,” kata Andrei.

“Kita sangat mendukung Gubernur Sumsel Herman Deru yang telah mengambil langkah langkah dalam penanganan bencana Karhutla, dan semoga bencana Karhutla ini khususnya di Sumsel segera teratasi,” tutupnya.

Editor : Anang

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY