Aktivis Pemuda Kecam Arogansi Perangkat Desa Menang Raya Dalam Penyaluran BLT DD

  • Whatsapp

Reporter : Rachmat Sudjipto

MATTANEWS.CO, OKI – Proses hukum Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Menang Raya menuai kecaman keras lantaran aparat penegak hukum hingga saat ini belum menyampaikan sejauh mana perkembangan terakhir dari kasus ini sendiri. Padahal, sejak beberapa bulan yang lalu kasus tersebut tengah ditangani Kejaksaan negeri Kayuagung.

Bacaan Lainnya

Tokoh aktivis pemuda Sumsel Andi Leo mengaku pihaknya tengah melakukan monitoring dengan turun langsung ke desa Menang raya guna mengawal penyaluran BLT tahun 2021 berjalan sebagaimana mestinya.

“Kita kawal persoalan BLT ini hingga penerima bantuan tahun ini tepat sasaran. Disamping itu, penegakan hukum harus tetap berjalan. Bila terbukti terjadi penyimpangan sebaiknya diungkapkan ke publik,” ujarnya, Sabtu (09/01/2021).

Dari hasil turun ke desa yang berada di Kecamatan Pedamaran ini sendiri, Andi Leo mengungkapkan berbagai kejanggalan, diantaranya penetapan penerima bantuan yang terindikasi dihapus tanpa kejelasan. Menurut dia, hal sama seperti itu terindikasi bakal terjadi lagi,

“Hasil dilapangan memang benar masih banyak warga yang termasuk kurang mampu namun justru namanya terhapus dari daftar penerima BLT,” ungkapnya.

Selain itu, hubungan disharmonis antara Kades Menang Raya Supraredy dengan warga juga disinyalir sebagai pemicu sentimen tertentu sehingga menurut pemuda kelahiran Kota Kayuagung ini, dalam menentukan penerima bantuan lebih didasari faktor suka atau tidak, bukan berdasarkan kriteria yang semestinya berlaku.

“Dari hal ini perangkat desa pun sudah tak harmonis dengan warganya sendiri. Bila ini terus didiamkan, bukan tidak mungkin memicu persoalan baru menuntut keadilan dari warga yang merasa dizalimi oleh penguasa desa dan perangkatnya,” terangnya.

Atas permasalahan bantuan bagi warga yang belum mampu ini, menurut Andi Leo bukan hanya aparatur desa, namun Camat Pedamaran juga dituntut tanggung jawab terhadap indikasi pembiaran yang dinilai telah berlaku sewenang-wenang atas penjegalan penerima yang sesungguhnya berhak atas bantuan langsung tunai yang menggunakan dana desa itu.

“Daripada terus mencoreng nama baik Kabupaten OKI, sudah selayaknya oknum yang terindikasi bermain dalam permasalahan ini segera ditegur. Bupati berulangkali menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh berlaku semena-mena terhadap masyarakat,” tandasnya.

Editor : Anang

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *