Awas !! Warga DKI Jakarta yang Tolak Vaksinasi Akan Didenda 5-7 Juta

  • Whatsapp

Reporter : Poppy Setiawan

Bacaan Lainnya

MATTANEWS.CO, JAKARTA– Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan masyarakat di Ibu Kota yang menolak vaksinasi Covid-19 sama dengan sanksi bagi masyarakat yang menolak tes usap atau swab dan menolak pemakaman jenazah dengan protokol kesehatan Covid-19.

“Pemerintah memiliki UU Kesehatan, Kekarantinaan, kemudian ada PSBB yang jadi landasan kami untuk berbagai sikap dan kebijakan termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanganan Cov8f-19,” kata Riza di Balai Kota Jakarta, Rabu, 6 Januari 2021.

Ariza mengatakan, hal ini tertuang dalam Pasal 30 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 DKI Jakarta yang mengamanatkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19

Untuk mengantisipasi terjadinya penolakan pada vaksinasi Covid-19, Pemprov DKI kemudian memutuskan untuk memberlakukan sanksi denda pada penolak berbagai kebijakan kesehatan mulai pemeriksaan, protokol penguburan, hingga vaksinasi, bahkan dendanya ditingkatkan hinggan Rp7 juta jika ada kekerasan.

“Jadi bagi warga negara, khususnya warga Jakarta yang menolak divaksin juga kita perlakukan sama seperti menolak diswab/kubur pemakaman jenazah sesuai protokol Covid-19 yang dendanya sanksi besarnya Rp5 juta kalau terjadi pemaksaan/kekerasan ditingkatkan menjadi Rp7 juta,” jelasnya

Karenanya, Riza meminta seluruh warga yang ada di Jakarta untuk taat, meski dirinya menyadari ada penolakan dengan alasan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menganggap vaksinasi ini harus secara sukarela karena masih ada warga yang ragu terhadap vaksin tersebut.

“Kalau terkait keraguan vaksin, tak usah khawatir, kami pemerintah pusat dan Pemda DKI bertanggung jawab. Bahkan Pak Jokowi menjadi orang pertama yang ingin disuntik. Jadi warga negara tidak perlu khawatir atau takut terkait vaksin. Kami bertanggungjawab sepenuhnya atas nama negara terhadap kesehatan dan keselamatan warga,” ujarnya.

Riza menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 berbeda dengan vaksin lainnya seperti polio atau campak karena vaksin Covid-19 menyasar pada penyakit menular yang tidak hanya membahayakan keselamatan jiwa pribadi dan keluarga, tetapi kesehatan orang lain.

“Nah, di sini kan menyangkut orang lain. Justru, HAM nya terbalik, jika kalau kita tidak disuntik, maka kita mengganggu hak hidup orang lain. Hak keselamatan orang karena Covid-19 bisa dengan cepat membahayakan dan menularkan ke orang lain. Itu yang mohon dipahami oleh seluruh warga kenapa semua wajib divaksin. Dan kenapa harus ada denda, sanksi pidana,” katanya.

“Namun, demikian kita negara hukum, silahkan bagi siapa saja warga yang keberatan atau menolak, bisa mengajukan secara hukum. Untuk prosedurnya, silahkan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Setiap warga negara harus patuh dan taat. Sejak belum ada keputusan tetap, kita laksanakan ketentuan yang berlaku hari ini,” ucapnya.

Editor : Poppy Setiawan

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *