Reporter : Dewan Richardi
BATANGHARI, Mattanews.co – Demi mengantisipasi penyebaran Covid19, pemerintah pun menganggarkan dana yang tidak kecil. Bahkan pemerintah menyuruh agar melibatkan media sosial, masyarakat, Ormas, LSM dan media.
Namun untuk di Kabupaten Batanghari, terkait keterbukaan informasi atas penanganan Covid-19 seolah-olah ditutupi, menjadi perdebatan dan perbincangan di kalangan awak media dalam Group WhatsApp Pers Covid-19 Batanghari.
Group tersebut dibuat oleh salah satu Pegawai Negeri Sipil di Diskominfo Kabupaten Batanghari pada tanggal 29 April 2020 pukul 13.47 WIB yang beranggotakan 76 peserta meliputi media, LSM serta Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Batanghari.
Hari ini, Sabtu (16/05/2020) perbincangan dan perdebatan para awak media masih di seputaran dana publikasi pemberitaan Covid-19 di Batanghari.
“Sejauh mana anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah untuk menangani masalah Covid-19, karena sampai saat ini tidak ada laporan atau pemaparan tentang anggaran tersebut, sementara dalam surat edaran kementrian dan juga perintah langsung dari Presiden RI Ir. Joko Widodo, media dan LSM diikutsertakan dalam struktur pembentukan tim Gugus Tugas Covid-19 disetiap daerah masing-masing,” tulis Wakil Ikatan Wartawan Online Kabupaten Batanghari Rudi.
Pertanyaan Rudi tersebut langsung direspon oleh Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Batanghari Sehan.
“Iya, terimakasih saya akan koordinasikan,” tulis Sehan Singkat.
Selaku ketua Organisasi Wartawan Online Kabupaten Batanghari Supan Sopian juga meminta agar tidak ada pembedaan terhadap media atau wartawan.
“Kepada ketua Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Batanghari dalam hal ini Bupati Syahirsah SY, tolong jangan meng kotak-kotakan media, semua harus dilibatkan,” pinta Supan Sopian, saat dihubungi awak media Sabtu Malam (16/05/2020).
Sementara itu, ketua umum LSM Kompihtal Batanghari Usman Yusup menegaskan perlunya ketransparanan dalam pengelolaan anggaran dana harus di publikasikan.
“Kami melihat ada kesan kurang transparan dalam pengggunaan Dana Covid-19 di Batanghari. Karena kami pernah konfirmasi langsung ke BPBD tanggal 05 Mei 2020 guna pertanyakan realisasi angggaran, dan apa saja kegiatan yang di lakukan. saat itu Sekretaris BPBD Samral Lubis menjawab terkesan berbelit-belit,” ungkap Usman.
Dilanjutkan Usman, Sekretaris BPBD meminta pihak LSM Kompihtal konfirmasi ke Dinas Kesehatan. Akhirnya Usman selaku Ketua LSM Kompihtal pada Tanggal 13 Mei 2020 bertemu Elfie Yennie selaku Kadinkes Batanghari
“Iya kami menanyakan hal yang sama terkait realisasi anggaran Covid-19, namun sayangnya Kadinkes juga tidak mau memberikan komentar banyak dia minta kami konfirmasi ke Asrofi selaku Sekretaris Dinkes. Menurut Kadinkes Asrofi yang lebih tahu, namun sampai saat ini Asrofi belum bisa dikonfirmasi,” lanjut Usman.
Dikatakan Usman, Pihak LSM hanya menanyakan anggaran 1.8 Milyar Rupiah, direalisasikan kemana saja serta jenis barang yang dibeli dan berapa jumlah yang di beli.
“Kalau di salurkan, kapan dan kemana disalurkan. sesuai dengan Surat Edaran Menteri kami pihak LSM seharusnya juga di ikut sertakan dalam TIM peanganan coovid 19. Meskipun kami dari LSM tidak pernah di libatkan oleh TIM Gugus Tugas, tapi kami sebagai social control punya hak untuk ikut mengawasi,” tutupnya.
Editor : Anang
