Disnakertrans Provinsi Sumsel Dituntut Profesional dan Tegakkan UU

Ditambahkan Penasehat Hukum (PH) Connie Pania Putri SH MH, menjelaskan, pihaknya telah melayangkan pengaduan atas tindak lanjut anjuran mediator Disnaker Kota Palembang, prihal adanya ruang untuk mengadukan fungsi pengawasan Disnakertrans Provinsi Sumsel, prihal kekurangan upah dan tidak di daftarkannya nama kliennya ke BPJS ataupun BPJS Ketenagakerjaan.

“Sejak klien kami mengabdi sebagai dosen tetap, tidak pernah sama sekali didapftarkan ke BPJS ataupun ke BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, upah yang dibayarkan pun jauh dari UMR,” urai Ryan Gumay.

Kendati kliennya menerima upah namun masih ada kekurangan yang cukup banyak.

“Upah yang sudah klien kami terima memang cukup jauh, dari itu nominal tersebut turut kami sampaikan dalam pengaduan ke Disnakertrans Provinsi Sumsel. Kami berharap penuh pengaduan kami dapat ditindaklanjuti segera, mengingat fungsi dan oengawasannya jelas, berpotensi pidana,” tegasnya.

Terpisah, Staf Umum dan Kepegawaian Disnakertrans Provinsi Sumsel, Teguh Heru Setiawan, membenarkan pihaknya telah menerima pengaduan dari Connie Pania Putri SH MH, yang disampaikan Ryan Gumay, sebagai Kuasa Hukum.

Bagikan :

Pos terkait