DPRD Sumsel Gelar Paripurna dengan Agenda Penyerahan LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2021

“Kita memahami LKPJ Gubernur Sumsel. Hanya saja setiap OPD harus melakukan peningkatan kinerja serta koordinasi sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi akuntabel,” pungkasnya.

Dengan Demikian, saat pada rapat Paripurna tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2021.

Diketahui, opini WTP kali ini juga merupakan prestasi yang didapat oleh Pemprov Sumsel untuk ke delapan kalinya secara berturut-turut.

Gubernur Sumsel H Herman Deru menyebut opini WTP tersebut merupakan buah dari kerja keras bersama semua jajaran.

Sebab itu, dia mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja keras dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

“Opini WTP ini sebagai cerminan upaya yang konsisten dan berkesinambungan dalam mengelola keuangan Pemprov Sumsel sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan pemerintah dan berdasarkan regulasi yang berlaku. Semoga apa yang telah kita kerjakan ini memberikan sumbangsih positif terhadap kemajuan di Pemprov Sumsel,” kata Herman Deru.

Bagikan :

Pos terkait