- [responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Klik Disini Untuk Mendengarkan Berita”]
Reporter: Faldy
PALEMBANG, Mattanews.co – Dalam perayaan ulang tahunnya yang ke 4, media online Pelitasumsel.com, menggelar Diskusi Publik dengan tema Efektivitas Pilkada Di Tengah Pandemi, di Cafe Ndut. Kamis (15/10/2020)
Hadir sebagai Pembicara, Ramlan Holdan yang juga sebagai Ketua DPW PKB Sumatera Selatan (Sumsel) menjelaskan, kalau Pilkada ditengah pandemi sebaiknya ditunda dahulu, karena, kita harus mendahulukan keselamatan manusia
“Sangat tidak masuk akal dengan kondisi pandemi ini mengadakan pilkada, pasti akan terjadi kerusakan-kerusakan, khususnya soal kematian,” ujar Ramlan.
Jadi hukumnya lebih baik kita mendahulukan atau menghindari kerusakan, dari pada kita mencari permasalahan.
“Selamatkan jiwa manusia ini bentuk tanggung jawab moral kita, tanggung jawab sosial dan tanggung jawab kemanusiaan,” jelasnya
Ditempat yang sama Sekretaris Partai Golkar Sumsel Herpanto menyampaikan, beberapa elemen memang harus bergabung di dalam menciptakan Pilkada yang efektif ini.
“Artinya komentar teman-teman diskusi tadi, kita harus merespon bahwa, tidak hanya penyelenggara yang harus terlibat dalam masalah ini,” jelas Herpanto.
Khususnya para penguna anggaran yang memang perhatikan, artinya pemerintah provinsi dan pemerintah daerah agar bisa menciptakan secara mental pemilih datang ke Tepat Pemungutan Suara (TPS).
“Sikap ini lah, yang harus dikaji oleh pemerintah bersama penyelengara agar meraka tidak khawatir saat pencoblosan dan juga bagi yang tidak takut harus waspada,” terangnya.
Tapi ini harus disosialisasikan dengan sisa waktu yang, ada artinya mereka harus bekerja keras.
Termasuk partai politik juga, itu harus menyikapi masalah ini dengan membantu pihak penyelengara, supaya tercipta protokol kesehatan.
“Kita mendorong itu, tapi yang menjadi pelakunya itu penyelengara dan pemerintah daerah itu sendiri,” ucapnya.
Menurut, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumsel dr Riza Sanif SPOG (K) mengatakan, Pilkada ditengah Pandemi harus memenuhi protokol kesehatan, sehingga saat pencoblosan aman bagi masyarakat dan penyelenggara.
“Harus ada pemetaan aga tidak terjadi cluster baru,” beber dr. Riza.
“Harus ada yang mengawasi dari pihak pemerintahan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, termasuk tim kesehatan dari bidan atau perawat, Babinsa Kepolisian. Mereka dimanfaatkan dalam penerapan protokol kesehatan,” imbuhnya.
Menurutnya, tahapan pilkada semuanya krusial. Termasuk saat kampanye, pencoblosan dan penghitungan suara.
“Kalau Pilkada ini tetap dilaksanakan, dikhawatirkan penyebaran covid ini besar. Jadi harus ada monitoring dari seluruh pihak baik pemerintahan, termasuk tenaga kesehatan dan aparat,” tandasnya.
Sementara itu, menurut Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana, pihak KPU secara continue terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan pihak terkait untuk mengatasi covid 19 pada Pilkada nanti.
“Sejauh ini, tim sudah turun langsung ke daerah yang jauh di pedesaan,” ujar Kelly melalui Daring.
“Banyak terjadi pro dan kotra pendapat bahwa hidup mereka aman dan tidak,” ungkapnya.
Meski begitu, lanjut Kelly, pihaknya tetap berusaha melakukan sosialisasi terkait teknis penyelenggara disetiap daerah yang melakukan Pilkada.
“Kami tetap mensosialisasikan protokes dengan pemilih dan mekanisme tentang teknis penyenggaraan nanti,” lanjutnya.
Kelly menerangkan, teknisnya datang ke TPS nanti, masyarakat dari pembagian undangan akan diberi himbauan untuk memakai masker saat menuju ke TPS.
“Disediakan juga sarana protokes dilokasi TPS, dan penyemprotan disinfektan H-3 sampai H-1,” terangnya
Di TPS juga disediakan tempat cuci tangan, dan disediakan sarung tangan sekali pakai gratis
Sebelum masuk area TPS di cek suhu tubuh pemilih, penyelenggara dan lainnya.
“Apabila pemilih bersuhu tubuh diatas 37 derajat celsius, akan ada ruangan khusus untuk memilih,” tutupnya.
Editor: Fly
