“Setelah hasil evaluasi kami, dari 551 titik yang ada, program WiFi gratis ini hanya dimanfaatkan sekitar 50 persen saja. Hal ini yang menjadi pertimbangan kedua setelah postur APBD 2025,” jelasnya.
Menurutnya, program wifi gratis sebenarnya masih banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut, seperti posyandu dan juga kegiatan masyarakat lain di tingkat RW.
“Sebenarnya masih ada sebagian masyarakat yang memanfaatkan layanan ini. Mungkin karena kurangnya sosialisasi yang menyeluruh, angka yang menggunakan dan yang tidak menggunakan itu hampir sama,” tuturnya.
Kepala Diskominfo Kota Malang menjelaskan bahwa pihaknya sempat merencanakan untuk mengurangi kapasitas kecepatan internet pada program itu. Namun, lanjutnya, hal tersebut dinilai masih belum prioritas untuk dianggarkan pada tahun 2025.
“Setelah kami hitung, rencana pengurangan kapasitas kecepatan layanan tersebut masih tidak bisa diprioritaskan. Karena belanja internet yang kami suplai untuk layanan perangkat daerah juga mengalami penurunan. Melalui berbagai pertimbangan, kami akan memberhentikan layanan ini,” tukasnya.
