Ia juga menambahkan bahwa ketimpangan ini menciptakan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, sehingga tujuan program perumahan nasional tidak tercapai sepenuhnya.
Dalam aksi damai ini, PKTSS mengajukan tiga tuntutan utama yaitu :
1.Evaluasi Kuota Subsidi: Mendesak pimpinan Bank BTN Cabang Palembang untuk mengevaluasi pembagian kuota subsidi KPR agar lebih merata.
2.Transparansi Regulasi: Mempertanyakan mekanisme dan transparansi pembagian kuota subsidi yang diberikan kepada para pengembang.
3.Pengawasan Pemerintah Pusat: Meminta Kementerian Perumahan dan kawasan permukiman serta DPR RI Komisi IV untuk mengawasi langsung pemerataan kuota subsidi program perumahan nasional.
Sementara dalam pertemuan pihak Bank BTN Palembang belum dapat memberikan tanggapan yang memuaskan terkait tuntutan tersebut.
Menurut Syaid, jawaban yang diberikan pihak bank belum menyentuh inti permasalahan yang diajukan.
Aksi ini menjadi pengingat bagi pihak terkait untuk lebih memperhatikan implementasi program perumahan nasional agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh hak mereka atas hunian layak secara adil.
