Pengajar di PPRU Sakatiga ini menyebut, hal itu tidak adil karena inflasi tembus 5,4 sedangkan keuntungan SUN cuma 5%.
“Badan Pengelola Keuangan Haji memakai dana habis-habisan, sementara perusahaan tak punya modal sama sekali,” pungkasnya.
Sementara itu Wakil Bupati Ogan Ilir, Ardani mengaku pihaknya akan mengusulkan agar pemerintah mengkaji kenaikan biaya haji.
“Karena masyarakat banyak keterbatasan dalam hal dana untuk beribadah haji ini,” bebernya.
Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD, Suharto Hasyim didampingi Wakil Ketua II, Ahmad Syafei. (*)
