MATTANEWS.CO, SULBAR – Anggota DPRD Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Hatta Kainang angkat bicara pasca keluarnya surat edaran MenPANRB terkait penghapusan honorer pada 2023.
Dirinya meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar mengatur skema agar tak merugikan honorer.
“Penghapusan honorer akan mempengaruhi kinerja OPD, dan menambah pengangguran di Sulbar,” katanya, Jumat (3/6/2022).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar ini berharap, BKD tidak kaku menindaklanjuti surat edaran Menpan-RB tersebut.
“BKD harus punya skema dan inovasi agar honorer tetap bekerja,” ujarnya.
Legislator Sulbar ini menyebut, surat Men PANRB tidak wajib dilaksanakan karena bersifat edaran.
“Solusi lain, BKD mengajukan moratorium perumahan honorer,” pungkasnya. (*)
