“Itu diatur dalam Permendagri, pemerintahan kota/kabupaten/Desa wajib memfasilitasi penyelenggara pemilu, artinya desa harus menjadi fasilisator bukan mengambil alih wewenang PPS,”sebutnya.
Diakhir RDP, anggota Komisi I DPRK Aceh Tamiang, Muhammad Saman menerangkan, dalam tahapan-tahapan rekruitmen PPS sudah berjalan dengan baik.
“Ya, dalam rekruitmen sekretariat PPS, dilibatkanlah dewan khususnya komisi I,”pungkasnya.
Inovasi DLH Aceh Tamiang, Tukar Sampah dengan Voucher Internet
Sabu Senilai Miliaran Dimusnahkan Ditresnarkoba Polda Kalbar
Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Nataru, Dispangtan Kota Malang Gencarkan Gerakan Pangan Murah
Curi Perhatian Penguji, Ratusan Peserta SKB CPNS Unjuk Kebolehan di Sesi Wawancara dan Keterampilan
Komisi XIII DPR RI Tinjau UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian di Kota Palembang
Tindak Lanjut Pendidikan Vokasi, Disdikbud Sulbar Mulai Bahas Teknis Pelaksanaan Bersama Unhas
