Titis : Dakwaan JPU Prematur dan Terkesan Dipaksakan

MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Kasus dugaan pemalsuan surat tanah yang berada di wilayah Suka Bangun I Kecamatan Sukarami Kota Palembang dengan luas lebih kurang 2300 meter/segi yang dilaporkan oleh Ken Krismadi terhadap oknum pegawai BPN Kota Palembang yang sekarang sudah menjadi terdakwa yaitu atas nama Afriansyah kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, sidang digelar dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa, Selasa (27/12/2022).

Sidang diketuai oleh Majelis Hakim Edi Cahyono SH MH dihadiri oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Sumsel serta dihadiri terdakwa Afriansyah melalui sambungan teleconfrent langsung dari Rutan Pakjo Palembang.

Dalam fakta persidangan terdakwa Afriansyah mengaku bahwa dirinya bekerja hanya diperintah oleh dr Vidi oleh atasannya untuk melakukan pemecahan sertifikat, pada saat itu saya tidak lagi bertugas di BPN Kota Palembang namun sudah pindah ke BPN Pagaralam, saya merekomendasikan kepada Kemas Angga selaku petugas ukur untuk melakukan pengukuran.

“Pada saat melakukan pemecahan sertifikat saya tidak bertugas di BPN Kota Palembang lagi namun saya sudah bertugas di Pagar Alam, untuk melakukan pengukuran saya rekomendasikan kepada Kemas Angga yang mulia,” ungkap terdakwa.

Sementara itu Titis Rachmawati selaku tim penasehat hukum terdakwa Afriansyah mengatakan, gambar ukur yang dimaksud berdasarkan data dalam objek sertifikat yang akan dilakukan pemecahan, apa yang dikatakan klien kita tadi benar adanya, terlepas dari gambar ukur itu jika proses pemecahannya berdasarkan data yang tercantum dalam objek sertifikat yang akan dipecah.

“Sudah jelas secara hukum data itu ada di BPN. Kalau tidak menyimpang dari data tersebut, berarti bukan pemalsuan namanya, jelas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mendakwa klien kami tentang pemalsuan ini sangat Prematur dan terkesan dipaksakan, kalau memang dibilang pemalsuan jika ada merubah atau mengurangi sehingga menyebabkan data awal tidak sama dengan data yang sekarang itu baru bisa, Kasus ini awalnya dilaporkan tentang pengerusakan, namun tiba-tiba dikembangkan dengan tuduhan pemalsuan surat tanah, kan gak nyambung,” ujar Titis.

Titis juga menjelaskan, hingga saat ini dakwaan belum terungkap dipersidangan, makanya kita bingung kenapa bisa P21 oleh Penuntut Umum, jadi jelas kita menilai perkara ini Prematur dan terkesan dipaksakan, karena pemalsuannya dimana, kuncinya kalau memang mau memberantas mafia tanah data harus lengkap jangan Prematur seperti ini, jangan zolim harus memaksakan orang untuk menjalani hukuman.

“Kami yakin klien kami akan dibebaskan dari segala dakwaan, bila perlu akan kami kejar sampai kemanapun untuk mendapatkan keadilan, karena dakwaan dari JPU Prematur dan dalam persidangan Jaksa Penuntut tidak pernah hadirkan ahli dalam persidangan untuk menguatkan dakwaannya,” ungkapnya.

Bacaan Lainnya

Sedangkan saat dimintai keterangan terkait Dakwaan yang dianggap Prematur oleh PH terdakwa Afriansyah, Penuntut Umum terkesan bungkam dan tidak mau memberikan statement.

Diketahui dalam dakwaan disebutkan, bahwa Afriansyah AP bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Kemas Budiman Angga Reza (berkas terpisah) dan Riduan serta Tugimin Sukarno (DPO), pada bulan Oktober 2020 bertempat di kantor ATR/BPN Kota Palembang, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait