“Kami terima dengan baik rekan-rekan PKTP menanyakan perkembangan terkait pelaporan yang memang sebelumnya dilaporkan kepada kami,” katanya.
“Mereka itu menanyakan secara resmi dan tertulis, namun apa yang disampaikan dari LSM tersebut terkait materi belum kami baca, karena prosedur kami itu surat harus melalui PTSP biar nanti di disposisi oleh pimpinan,” imbuhnya.
“Kami nanti akan jawab surat tersebut juga bisa secara tertulis,” katanya menambahkan.
Lebih lanjut Amri menjelaskan pihaknya membantah bahwasanya institusinya lamban dalam penanganan dugaan korupsi tindak pidana program BSM tahun 2021 pada Dinas Pendidikan.
Kendati demikian, sambung dia, ia tidak menampik dalam penanganan perkara ini ada beberapa kendala sehingga terkesan lamban dalam penanganan perkara.
“Yang jelas mereka menanyakan, dan hal itu wajar sebab mereka selaku pelapor berhak menanyakan perkembangannya,” terangnya.
“Kendalanya sebenarnya tidak signifikan kok, cuma selama ini dari proses awal ragu-ragu, apakah kasus ini dinaikkan ketahap penyidikan itulah kenapa akhirnya meminta pendapat dari para ahli dari Universitas Brawijaya,” sambungnya.
