BERITA TERKINI

9.203 Hektare Wilayah Desa Masuk Area Kerja PT ASK, Warga Seluan Melawan: Perusahaan Diminta Angkat Kaki!

×

9.203 Hektare Wilayah Desa Masuk Area Kerja PT ASK, Warga Seluan Melawan: Perusahaan Diminta Angkat Kaki!

Sebarkan artikel ini

MATTANEWS.CO, KAPUAS HULU – Gelombang penolakan terhadap keberadaan PT Annisa Surya Kencana (PT ASK), perusahaan yang bergerak di bidang karbon, mencuat di Desa Seluan, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. Masyarakat secara tegas mendesak perusahaan menghentikan seluruh aktivitas dan meninggalkan wilayah desa apabila tidak mampu memberikan kepastian serta memenuhi tuntutan warga.

Penolakan tersebut bukan tanpa alasan. Masyarakat mempertanyakan transparansi perusahaan, luas wilayah yang masuk dalam area kerja, hingga kejelasan perlindungan terhadap hak-hak warga yang selama ini menggantungkan kehidupan dari tanah dan hutan di wilayah Desa Seluan.

Kepala Desa Seluan, Andreas Ebit, mengungkapkan bahwa masyarakat menolak keberadaan PT ASK yang disebut telah melakukan aktivitas di wilayah desa sejak 2023.

Menurutnya, kegiatan perusahaan tersebut menjadi persoalan karena masyarakat merasa belum memberikan persetujuan dan belum memperoleh kesepakatan yang jelas.

Sebagai bentuk sikap tegas, warga memasang sejumlah spanduk penolakan di wilayah kerja perusahaan. Aksi tersebut merupakan hasil musyawarah masyarakat pada 8 November 2026 yang turut dihadiri pihak perusahaan.

“Pemasangan spanduk penolakan ini merupakan hasil musyawarah. Dalam musyawarah tersebut selain dihadiri masyarakat, juga hadir pihak perusahaan,” kata Ebit, Selasa (17/11/2026).

*9.203 Hektare Jadi Persoalan Utama*

Ebit menjelaskan, salah satu keberatan terbesar masyarakat berkaitan dengan luas wilayah Desa Seluan yang masuk dalam area kerja PT ASK.

Dari total wilayah desa yang mencapai lebih dari 12 ribu hektare, sebanyak 9.203 hektare disebut masuk dalam wilayah kerja perusahaan. Angka tersebut dinilai sangat besar karena mencakup sebagian besar wilayah desa yang selama ini menjadi ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat.

Kondisi itu memunculkan kekhawatiran warga terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi, pengelolaan lahan, serta pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini dilakukan secara turun-temurun.

“Ini artinya masyarakat sulit melakukan aktivitas di wilayah sendiri karena sudah masuk PT ASK. Belum lagi di wilayah tersebut terdapat tanam tumbuh milik masyarakat, tanah yang sudah memiliki sertifikat maupun dokumen lainnya. Jangan sampai kami kehilangan hak di wilayah sendiri,” tegasnya.

Menurut Ebit, masyarakat tidak ingin keberadaan perusahaan justru menimbulkan ketidakpastian terhadap kepemilikan dan pemanfaatan lahan warga. Terlebih, di wilayah tersebut terdapat tanaman produktif, tanah bersertifikat, serta berbagai dokumen kepemilikan yang dimiliki masyarakat.

*Program Pemberdayaan Dinilai Belum Menjawab Tuntutan*

Persoalan lainnya adalah ketidaksesuaian antara program yang ditawarkan perusahaan dengan harapan masyarakat.

Dalam sosialisasi yang pernah dilakukan, PT ASK disebut menawarkan program pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Namun, bagi masyarakat Desa Seluan, tawaran tersebut belum menjawab persoalan mendasar mengenai hak atas wilayah, kepastian kompensasi, serta dampak keberadaan perusahaan terhadap kehidupan warga.

“Wilayah kami masuk ribuan hektare ke dalam PT ASK, tetapi yang ditawarkan hanya program pemberdayaan. Ini yang menjadi keberatan masyarakat,” ungkap Ebit.

Ia juga mempertanyakan bagaimana masyarakat dapat tetap menjalankan aktivitas tradisional apabila sebagian besar wilayah desa masuk dalam area kerja perusahaan yang berfokus pada kegiatan karbon.

Aktivitas seperti mencari kayu, berburu, serta berbagai kegiatan pemanfaatan hutan lainnya selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat.

“Kami ingin tahu bagaimana hitungannya untuk masyarakat. Jangan sampai perusahaan menjalankan kegiatan, sementara masyarakat justru dibatasi untuk beraktivitas di wilayahnya sendiri,” ujarnya.

*Perjuangkan Wilayah Menjadi Hutan Adat*

Tak hanya menuntut kejelasan dari perusahaan, masyarakat Desa Seluan juga tengah berupaya memperjuangkan wilayah mereka agar dapat dikeluarkan dari kawasan dan ditetapkan sebagai hutan adat.

Ebit menegaskan bahwa masyarakat ingin setiap kebijakan terkait pemanfaatan wilayah desa dilakukan dengan melibatkan warga, bukan ditentukan sepihak oleh perusahaan.

“Kami mau wilayah kerja itu tidak ditentukan sepihak oleh perusahaan, tetapi harus melibatkan masyarakat. Di sana ada tanam tumbuh milik warga. Kami juga sedang berupaya agar wilayah kami bisa lepas dari kawasan dan dijadikan hutan adat,” jelasnya.

Ia menekankan, masyarakat tidak semata-mata menolak program yang dibawa perusahaan. Namun, kepastian hak masyarakat harus menjadi perhatian utama sebelum kegiatan perusahaan berjalan lebih jauh.

Menurutnya, program pemberdayaan tidak dapat dijadikan satu-satunya jawaban atas persoalan yang muncul. Masyarakat juga membutuhkan kejelasan mengenai bentuk kompensasi dan mekanisme pembagian manfaat dari kegiatan perusahaan.

“Kami mau ada kejelasan kompensasi dari PT ASK kepada masyarakat. Jangan hanya berupa program pemberdayaan, karena itu sudah menjadi tanggung jawab mereka,” tegasnya.

Ebit memastikan penolakan akan terus dilakukan apabila perusahaan tidak transparan dan tidak mampu memenuhi tuntutan masyarakat.

“Jika perusahaan tidak mampu memenuhi keinginan masyarakat, silakan PT ASK cabut dari Desa Seluan,” tandasnya.

*Camat Minta Ada Titik Temu*

Sementara itu, Camat Putussibau Utara, Yohanes Telajan, menyatakan pihak kecamatan pada prinsipnya mendukung perusahaan yang ingin menjalankan kegiatan di wilayahnya. Namun, ia berharap persoalan yang muncul antara PT ASK dan masyarakat Desa Seluan dapat diselesaikan melalui komunikasi, dialog, dan kesepakatan bersama.

Menurutnya, pemerintah kecamatan siap mengambil peran dalam memfasilitasi sosialisasi program perusahaan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Meski demikian, Yohanes menegaskan bahwa persoalan perizinan operasional perusahaan bukan merupakan kewenangan pihak kecamatan.

“Untuk sosialisasi mengenai program yang akan disampaikan, kami selalu siap memfasilitasi. Untuk izin operasi bukan ranah kami. Harapan saya ada titik temu dan tidak ada pihak yang dirugikan. Sama-sama saling menguntungkan jika ke depannya ada kesepakatan,” ujarnya.

Persoalan PT ASK di Desa Seluan kini menjadi perhatian serius karena menyangkut kepastian hak masyarakat, pengelolaan wilayah, serta keberlanjutan kehidupan warga di tengah masuknya aktivitas usaha berbasis karbon.

Masyarakat berharap ada keterbukaan informasi, kejelasan batas wilayah kerja, perlindungan terhadap tanah dan tanaman milik warga, serta kesepakatan yang benar-benar melibatkan masyarakat.

Sebab, bagi warga Desa Seluan, menjaga lingkungan dan hutan tidak boleh menghilangkan hak masyarakat yang telah hidup dan menggantungkan penghidupan di wilayah tersebut secara turun-temurun. (*)

Penulis: Bayu Hary Widodo
Editor: Riki Okta Putra