MATTANEWS.CO, KAPUAS HULU – Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kembali mengukir prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesembilan kalinya berturut-turut, daerah yang dikenal sebagai Bumi Uncak Kapuas ini mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD dilakukan langsung di Gedung BPK RI Perwakilan Kalbar, Pontianak. Senin (25/5/2026)
Capaian ini menempatkan Kapuas Hulu sebagai salah satu kabupaten dengan rekam jejak administrasi keuangan paling konsisten di provinsi Kalimantan Barat.
Opini WTP diberikan ketika auditor menilai laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
Artinya, data pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban yang disusun Pemerintah Daerah Kapuas Hulu dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung salah saji yang memengaruhi kewajaran laporan secara keseluruhan.
Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menyebut capaian ini adalah hasil kerja kolektif seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Ia menegaskan bahwa menjaga konsistensi selama sembilan tahun bukan perkara mudah dan menuntut kedisiplinan setiap hari.
“Predikat WTP yang kita terima selama sembilan tahun berturut-turut ini adalah bukti komitmen kita dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan berintegritas di Bumi Uncak Kapuas,” ujar Fransiskus.
Ia juga mengingatkan bahwa WTP bukan tujuan akhir. Menurutnya, opini tertinggi dari BPK adalah bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat agar setiap rupiah dalam APBD dikelola dengan tepat sasaran.
“Opini WTP bukan hanya sekadar penghargaan, tetapi merupakan tanggung jawab moral kepada masyarakat untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan publik,” tegasnya.
Bupati meminta seluruh jajaran OPD tidak cepat berpuas diri. Fokus ke depan diarahkan pada penguatan sistem pengendalian internal, tertib administrasi, dan percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK agar kualitas laporan terus meningkat.
“Dengan capaian ini, Kapuas Hulu semakin memperkuat citra sebagai daerah yang serius membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, “ujarnya.
Kemudian, lanjut kata Bupati di tingkat praktis, rekam jejak WTP yang panjang biasanya mempermudah daerah dalam mengakses dana transfer, program prioritas nasional, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
“Pemkab Kapuas Hulu berharap momentum ini menjadi dorongan untuk mempertahankan disiplin anggaran sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah perbatasan, “pungkasnya mengakhiri. (*)
