MATTANEWS.CO, PEMATANGSIANTAR – Dinas Sosial, Melalui Kepala Bidang Sosial dan PPKH Kota Pematangsiantar mengadakan Rapat dengan SDM PKH Kota Pematangsiantar dengan Agenda Rapat pembahasan persoalan Bantuan Sosial seperti Saldo nol, NIK Invalid, Double Data, Data KPM yang tidak masuk dalam DTKS serta pengurus atas nama suami, Jumat (28/5/2021).
Kepala Bidang Sosial sekaligus Ketua Pelaksana Program Keluarga Harapan Kota Pematangsiantar Drs. Risbon Sinaga, MM. mengatakan segala bentuk Persoalan yg dihadapi oleh KPM adalah merupakan tanggung jawab kita dan harus kita tuntaskan permasalahan tersebut.
“Sebagai orang yg mengurus air mata, kita harus gerak cepat dan respon cepat dalam menindaklanjuti persoalan yang ada,” ujarnya.
“Saya berencana akan ke Jakarta untuk koordinasi langsung ke Kantor Kemensos RI sekaligus membawa data – data KPM bermasalah guna menindaklanjuti ke Pusat, semoga direspon dengan baik dan cepat oleh Kemensos,” jelasnya.
Lebih lanjut, Beliau juga menegaskan kepada seluruh peserta rapat khususnya kepada seluruh SDM dan Pendamping Kecamatan agar benar – benar memperhatikan masing-masing tingkat ekonomi KPM juga menginstruksikan lakukan Graduasi (Dikeluarkan) dari kepesertaan agar slogan 6T salah satunya adalah Tepat Sasaran dapat terlaksana dengan baik.
“Sebagai Kepala Bidang saya siap membackup perihal kegiatan Graduasi, demi ketepatan sasaran Penerima Bantuan Sosial dari Pemerintah RI,” tegasnya.
Rudi Hartono Koordinator PKH menjelaskan persoalan yang sering dihadapi oleh KPM Baik peserta PKH (Program Keluarga Harapan) maupun BSP ( Bantuan Sosial Pangan) terjadi dikarenakan beberapa Faktor NIK yg masih Invalid, Faktor Nama KPM berbeda antara KTP dengan Kartu KKS, Faktor KPM yang belum masuk dalam daftar bayar.
“Sejatinya solusi dalam menangani segala bentuk persoalan di atas sudah dilakukan oleh Dinas sosial melalui Bidang Sosial, seperti perbaikan data yg telah dilakukan demi mempercepat penuntasan masalah di atas, dimulai dari bulan Februari sampai dengan Bulan April 2021. Namun hasil dari perbaikan data yg dilakukan, masih sebagian berhasil dan sisanya masih proses di Pusat,” jelasnya.
Sementara, Koordinator Daerah (KORDA) Hanna Gultom meminta mempercepat penuntasan persoalan-persoalan KPM dan seluruh stake holder agar merekap KPM yang bermasalah seperti saldo nol, NIK Invalid dan lain sebagainya. Guna kita laporkan secara berjenjang. Dilain hal menurut Ketua Forum TKSK, Armansah Nasution, mengharapkan kepada seluruh petugas Bansos BRI untuk mengcros cek ulang kepada data- data KPM bermasalah.
Turut Hadir Koordinator Daerah Hanna Gultom, Koordinator Forum TKSK Armansah Nasution dan petugas Bansos BRI.
