MATTANEWS.CO, CIAMIS – Kebijakan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro Darurat Jawa-Bali telah sepekan dilaksanakan. Pandemi virus corona (Coronavirus Disease-2019/Covid-19) masih mengkhawatirkan. Perkembangan ini membuat pemerintah dengan sigap memperketat pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat.
Tenaga kesehatan sudah sangat kewalahan menghadapi lonjakan pasien. Beban sistem kesehatan Tanah Air termasuk di daerah tergambar jelas di angka kasus aktif. Terlebih, di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, kasus angka kematian karena covid-19 meningkat drastis.
Banyak kalangan yang menilai kebijakan tersebut akan mengancam keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dunia usaha sudah mengeluh lantaran biaya operasional tidak akan tertutup oleh pendapatan kalau hanya boleh beroperasi hingga pukul 17:00. Daripada terus merugi, lebih baik tutup dulu.
Sekertaris Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Ciamis Dadan Wiadi mengatakan, PPKM darurat dan apapun bentuk dari suatu pembatasan terhadap aktivitas/kegiatan masyarakat tentunya akan berdampak terhadap terhadap pergerakan aktivitas perekonomian termasuk UMKM.
“Pasti UMKM akan terdampak tetapi seberapa besar dampaknya harus berdasarkan survey terhadap para pelaku UMKM,” ujarnya melalui pesan whatsApp Jum’at, (9/7/2021).
Yang terdampak paling besar, kata Dia, kemungkinan adalah UMKM yang bergerak di dalam bahasa PPKM Darurat adalah Sektor Non-esensial, tetapi juga bahwa yang bersifat esensial pastinya akan terdampak akibat dari pembatasan aktivitas masyarakat karena akan mengurangi konsumen yang datang.
Lebih lanjut Dadan menjelaskan, berdasarkan data dari Asosiasi UMKM Indonesia (AKUMINDO) prediksi/proyeksi tingkat menurunnya UMKM yaitu 50–60 %, tetapi itu secara nasional dan hanya merupakan proyeksi.
“Kemudian seberapa besar dampaknya terhadap UMKM Ciamis harus berdasarkan survey terhadap para pelaku UMKM,” jelasnya.
Terkait soal solusi dari Pemeritah Kabupaten (pemkab) Ciamis, Dadan membeberkan selama masa pandemi COVID-19 dipastikan ada perubahan dan pergeseran yang signifikan di sisi konsumen yang pertama adalah keterbatasan mobilitas dan yang kedua adalah adanya kekhawatiran terhadap ancaman kesehatan.
“Hal ini bisa menjadi hal yang negatif bagi usaha tetapi juga bisa menjadi peluang di sisi yang lain,” katanya.
“Maka ada peluang yang terbuka yaitu penjualan online, jasa pengantaran, home service, makanan beku, kursus online, fashion baru (masker) untuk kekhawatiran terhadap ancaman kesehatan maka akan ada peluang seperti contactless product/contact free lifestyle, herbal, higienis dan halal product, virtual tourism, dan produksi alat-alat kesehatan,” tambahnya.
Ia mengatakan bahwa masyarakat bisa membuka usaha baru sebagai adaptasi dari kondisi PPKM, dan pemerintah semaksimal mungkin mendorong masyarakat/pelaku usaha untuk mulai menyesuaikan diri dengan kondisi keterbatasan tersebut.
Selain itu, bisa juga dalam bentuk kerjasama dengan marketplace untuk promosi dan pemasaran
Mendorong digitalisasi UMKM dan penggunaan media elektronik dalam pemasaran. Mendorong kerjasama dengan jasa pengantaran/ekspedisi,
aksesibilitas terhadap sumber permodalan berupa KUR (UMKM) dan kredit usaha lainnya dengan bunga rendah.
“Ada juga program pemerintah pusat berupa Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Promosi produk UMKM ke jaringan ritel,” tutupnya.
Sementara Ketua PD Pemuda Persatuan Islam (Persis) Kabupaten Ciamis Dede Hilman Nulhakim, S.Pd.I. berpendapat bahwa akan terjadi badai pengangguran yang sangat besar. Ia mengatakan pengetatan PPKM Darurat, banyak UMKM yang terancam gulung tikar, termasuk para pemuda yang baru saja merangkak melakukan aktivitas usaha.
“Peran UMKM sangat penting sebagai solusi untuk mempertahankan usaha masyarakat. Trendsetter dalam peningkatan ekonomi adalah melalui ekonomi para pemuda,” jelas pria yang akrab disapa Hilman ini kepada mattanews.co Kamis, (8/7/2021).
Terkait pengetatan PPKM Darurat, Hilman mengingatkan pemerintah agar juga memikirkan tentang solusi keberlangsungan sektor usaha, terutama UMKM. Lantaran menurutnya perekonomian sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat.
“Mungkin ini yang harus menjadi sorotan. Jangan sampai pemerintah lupa bahwa di balik kebijakan ada hal yang harus diperhatikan, salah satunya prekonomian masyarakat terutama UMKM yang sangat jelas terkena dampak saat pandemi covid-19 dan kebijakan PPKM ini.
Hilman mengatakan, keberlangsungan UMKM sangatlah penting, karena dituntut untuk dapat bertahan dalam situasi pandemi, dan bisa lebih meningkatkan perputaran perekonomian di daerah.
Ia berharap agar pemerintah dapat berkontribusi dan memberikan solusi yang kongkrit terhadap masyarakat, terutama para pemuda yang terancam akan banyak pengangguran.
“UMKM ini sebenarnya sedang berusaha bangkit, dengan kebijakan ini omzet bisa turun drastis dan pekerja yang dirumahkan bisa bertambah,” katanya.
Sekalipun metode penjualan lewat kanal daring telah diadopsi, Hilman mengatakan pelaku usaha tetap akan kesulitan mempertahankan bisnis dalam jangka panjang.
“Bagaimanapun penjualan lewat metode take away dan online tidak bisa menggantikan dine-in. Selain itu tidak semua jenis produk bisa dipasarkan secara daring,” tambahnya.
Demi mencegah tekanan ekonomi yang makin buruk, Hilman menyarankan agar pemerintah mengambil langkah tegas dalam implementasi kebijakan. Dia menyebutkan pembatasan yang berlaku acap kali hanya sebatas pengumuman tanpa diiringi dengan penegakan aturan di lapangan.
“Berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan, dan terjun langsung kelapangan agar solusinya bisa terasakan oleh yang terdampak,” harapnya.
