MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG – Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo menyampaikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan persyaratan pokok bagi suatu daerah dalam melaksanakan tata pengelolaan keuangan secara baik dan benar.
“Salah satu bentuk evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan mengenai predikat WTP adalah persyaratan pokok bagi suatu daerah dalam mengelola tata keuangan secara benar,” kata Maryoto kepada awak media usai mengikuti video conference bersama Pemerintah di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (14/9/2021) Pagi.
“Dengan begitu, salah satu parameter yang diharapkan dapat memacu suatu daerah dalam evaluasi kinerja khususnya pengelolaan administrasi,” imbuhnya.
Maryoto menjelaskan, dalam vidcon bersama Pemerintah sekaligus mendengarkan pengarahan dan sosialisasi terhadap tata kelola keuangan yang baik dan benar.
“Dalam paparan tadi, sekaligus diharapkan mengenai tata kelola keuangan harus dilihat dari perencanaan sedangkan pelaksanaannya betul-betul dievaluasi atau diaudit,” terangnya.
“Karena apa yang telah ditemukan oleh Pemeriksa baik oleh BPK, BPKP, maupun Inspektorat untuk ditindaklanjuti secara benar dari hasil temuan tersebut,” sambungnya.
Lebih lanjut Maryoto memaparkan selama ini hasil temuan dari Inspektorat yang diperiksa keuangannya di satuan perangkat kerjanya.
“Iya benar ada, beberapa pembenahan kepada satuan perangkat kerja baik itu kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD ) secara intern, bahkan Camat dan Kepala desa semua diadakan pemeriksaan,” paparnya.
“Namun demikian, selama ini kesalahan masih sebatas kewajaran administrasi, atau memang tidak mengerti atau sudah membuat, dengan begitu tugas Inspektorat melakukan pembinaan,” imbuhnya.
Bupati Tulungagung memandang dengan penghargaan dua kali berturut-turut predikat WTP yang kita peroleh maka harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi.
“Sudah dua kali predikat WTP berharap tahun ini kita masih menerima penghargaan tersebut, dengan demikian capaian ini harus dipertahankan, kalau bisa semakin meningkat karena berkaitan dengan pembenaran administrasi yang benar,” harapnya.
“Namun demikian, perlu dipacu lagi terkait pendisiplinan pelaporan administrasi secara benar. Seperti diantaranya bantuan sosial memang ada ketentuan dan peraturan berubah maupun Dana Alokasi Khusus juga diperlakukan secara tersendiri,” tandasnya.
