MATTANEWS.CO, KARAWANG – Pengadaan fasilitas mobil dinas yang digunakan pejabat di Kabupaten Karawang, Jawa Barat tak hanya menuai kritikan publik. Namun juga mengundang sejumlah Juru Bicara (Jubir) mendadak ramai di media sosial.
Pemerhati Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karawang, Asep Agustian menilai, dengan munculanya Jubir dadakan di media sosial terkait permasalahan kebijakan pemerintah yang menuai polemik, membuktikan bahwa tidak efektifnya peran Dinas Kominfo maupun Humas Pemkab Karawang terkait permasalahan yang menjadi sorotan publik.
“Seharusnya di sini yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan pejabat itu sendiri, bisa melalui Humas maupun Diskominfo. Bukan Jubir dadakan, kecuali memang mendapatkan amanah atau kuasa dari Pemkab,” ucapnya, Kamis (30/09/2021).
Baca juga : Pemkab OKU Timur Gelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ke-56
Menurutnya, jika pun mendapatkan kuasa untuk menjadi juru bicara, pejabat atau Pemkab itu harus berdasarkan aturan dan tidak sembarang.
“Kalau tiba-tiba jadi jubir semua orang bisa, tapi mekanismenya tidak seperti itu. Jubir yang dikuasakan harus melalui pengesahan dewan, lalu atas dasar apa jadi jubir, tidak sembarangan, jadi jubir itu harus ada mandat harus ada dasar hukumnya,” tuturnya.
Menurutnya, jika setiap permasalahan baik kebijakan Pemkab Karawang maupun sebuah pemberitaan yang ramai di masyarakat, bukan dia (seseorang) yang memiliki kewenangan untuk meluruskan.
“Kalau dia yang menjelaskan lalu apa tugas Humas sama Diskominfo, kewenangan dia sebagai apa menjelaskan, kan bukan siapa-siapa. Kecuali memang ada mandat atau delegasi untuk memiliki kewenangan menjelaskan,” pungkasnya. (*)
