MATTANEWS.CO, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya mendorong daerah agar mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021. Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan menerjunkan tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan menyasar 7 provinsi yang serapan belanja APBD-nya masih rendah.
Adapun daerah-daerah tersebut, di antaranya Provinsi Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat. Demikian disampaikan Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni dalam keterangannya, Minggu (12/12/2021).
Fatoni menjelaskan, selain langkah tersebut, Kemendagri juga melakukan upaya lainnya. Di antaranya, melakukan asistensi kepada pemerintah daerah yang masih rendah penyerapannya secara periodik dua minggu sekali. Selain itu, Kemendagri melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kemenkeu untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait proses percepatan pelaksanaan realisasi APBD.
