[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Klik Disini Untuk Mendengarkan Berita”]
MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Harun Sulianto menyambangi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sumatera Selatan, Fuadi, Jumat (08/04/2022).
Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Harun Sulianto mengatakan kedatangannya ke lokasi guna berkoordinasi dalam rangka percepatan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, dengan target seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lapas/LPKA/Rutan di wilayah Sumatera Selatan.
Kakanwil Harun menambahkan, pihaknya sedang gencar melakukan percepatan vaksinasi terhadap 16.000 Warga Binaan, tahanan dan Anak Didik Pemasyarakatan yang ada Lapas/LPKA/Rutan. Namun dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut terdapat kendala banyak WBP yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Kendala NIK ini membuat WBP ditunda pemberian vaksin Covid-19 nya,” terang Kakanwil, Harun.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan, pihaknya merupakan perpanjangan tangan dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, sudah melakukan sinergi dalam program jemput bola terkait pendataan NIK kepada WBP di Lapas/Rutan.
“Karena keluar masuknya para tahanan/narapidana, membuat proses pendataan sedikit terhambat. Kemudian belum terkonsolidasinya data di Kab/Kota dengan server yang ada dipusat,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Fuadi mengusulkan agar adanya kerjasama antar pihak yang berwenang, untuk mensyaratkan setiap WBP yang baru masuk harus dipastikan identitasnya atau jika belum ada, dilakukan perekamanan terlebih dahulu.
“Kami siap bersinergi dan mengkoordinir Dukcapil yang ada di Kab/kota di Sumsel, untuk mendampingi pelaksanaan vaksinasi di Lapas/Rutan. Kami mohon juga sebelum pelaksanaan vaksinasi agar kami turut diberitahukan agar kami bisa menyiapkan tim yang mendampingi untuk melakukan pendataan serta perekaman,” ungkapnya.
Fuadi juga mengatakan, selain untuk vaksinasi pendataan NIK bagi para wargabinaan sangat diperlukan sebagai warga negara untuk memperoleh menggunakan hak pilih maupun layanan kesehatan.
Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Harun Sulianto berharap agar dalam waktu dekat ini semua WBP, tahanan dan anak didik pemasyarakatan bisa mendapatkan NIK.
Pada kegiatan itu, Kakanwil didampingi oleh Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi Hamsir.
