Reporter : Asni
OKI, Mattanews.co – Pilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan dilaksanakan pada 19 November 2019 nanti justru menjadi berita heboh l, terlebih di Desa Serigeni Lama, Kecamatan, Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Dimana disana harus membongkar makam salah satu keluarganya yang sudah berusia 3,4 tahun lantaran diduga karena berbeda dukungan terhadap calon Kepala Desa (Kades).
Menanggapi hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) OKI menegaskan jika orang yang sudah meninggal dunia seharusnya jangan lagi dikaitkan dengan urusan politik atau semacam Pilkades itu.
Wakil Ketua (MUI) OKI, ustadz Suparjon Ali Haq Al -Tsabit,M.Pd ketika dimintai keterangan terkait pembongkaran makam tersebut ia menjelaskan jika hal itu dampaknya secara politik, tidak lah elok. “Orang yang telah meninggal dunia hendaknya jangan dikaitkan dengan politik, karena hal tersebut tidak baik bagi demokrasi yang ada di desa tersebut, khususnya bagi masyarakat secara keseluruhan,” jelasnya, Kamis (08/08/2019).
Lebih lanjut disampaikannya, bahwa MUI sangat prihatin dan menyayangkan jika memang benar dugaan pembongkaran makam di Desa Serigeni Lama, merupakan efek dari imbas akan dilaksanakan Pilkades.
“Semestinya tindakan-tindakan bertentangan dengan pola hidup dan pola sosial di masyarakat yang tergolong tidak lazim, seperti kejadian di Desa Serigeni Lama, Kacamatan Kota Kayuagung ini seharusnya tidak perlu terjadi. Sebaiknya orang-orang yang berseteruh seperti ini tidak layak untuk ditampilkan menjadi pemimpin di desa,” jelasnya.
Lanjutnya, kejadian ini pernah terjadi di Desa Ulak Jeremun atau kali ke 2 nya di Kabupaten OKI. Menurutnya, Pilkades adalah pemilihan pemimpin yang terbaik untuk memajukan desa, oleh karena itu pemimpin yang baik itu bukan hanya memiliki kecerdasan secara intelektual, tetapi juga memiliki kecerdasan kepribadian yang dapat menyikapi perbedaan, yang ketika ada orang yang berbeda pendapat, berbeda pilihan ataupun keinginan untuk memilih tetap menemukan jalan keluarnya.
“Oleh karena itu kami berharap kepada Kepala dinas yang menangani pemilihan kepala desa ini untuk dilakukan uji kepribadian mereka, kelayakan mereka untuk menjadi pemimpin desa, bukan hanya tes narkoba, administrasi, tetapi juga tentang psikologi mereka, pula,” katanya.
Sabit berpendapat, pemilihan kepala desa sama seperti kepala daerah, karena ini adalah kontestasi politik. Hendaknya sebagai orang yang mau terjun kedunia politik maka semestinya perbedaan menjadi suatu pelajaran untuk mengatur strategi, ataupun sebagai penguji strategi kita bagaimana caranya mengambil hati masyarakat. Bukan dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak populer, yang akhirnya merugikan diri sendiri, keluarga, terutama bagi masyarakat.
“Kami juga berharap kepada masyarakat untuk arif dan bijak dalam menyikapi ini, apakah dampak secara politik atau ini persoalan pribadi saja,” jelasnya.
Kalau ini permasalahan secara pribadi tidak elok kalau yang kita bicarakan tentang orang yg telah meninggal dunia yang selayaknya tenang dikuburan, kemudian dipindahkan karena persoalan pribadi.
“Seharusnya yang hidup yang harus berbicara mempersoalkan untuk mencari solusi bukan melibatkan orang yang sudah mati, karena dampaknya itu sesuatu yang tidak baik dicontoh bagi masyarakat,” bebernya.
Kemudian pihaknya juga berharap kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh amAgama untuk turut mengimbau menenangkan atau memberi masukan bahkan saran kepada masyarakat yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, untuk mencegah agar tindakan tersebut tidak terjadi lagi di desa masing-masing.
Terpisah, Camat Kayuagung Dedi Kurniawan S.STP juga sangat menyayangkan hal itu bisa terjadi. “Saya pribadi sangat menyayangkan kejadian ini, semestinya ini tak boleh terjadi, ke depan mungkin harus ada sesuatu yang harus kita lakukan agar ini tak terjadi lagi,” katanya,” ucapnya singkat.
Editor : Anang
