MATTANEWS.CO, SULBAR – Pemprov Sulbar berkomitmen agar warga setempat mendapat pendidikan berkualitas dan berdaya saing.
Hal itu disampaikan Pj Gubernur Sulbar saat membuka Seminar Nasional Kesadaran dan Perlindungan Hak Konstitusional Bidang Pendidikan, dan Penandatangan Nota Kesepahaman Mahkamah Konstitusi RI (MKRI), di Tribun Merah Putih Sulbar, Jumat (19/8/2022).
Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik, menyampaikan selamat datang di Mamuju, Sulawesi Barat kepada Wakil Ketua Mahkama Konstitusi Prof. Dr. Aswanto bersama Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.
Ia mengaku, rencana kerjasama yang dilakukan Pemprov Sulbar bersama MKRI telah lama Ia rencanakan. Itu sesuai amanat negara yang mewajibkan untuk melakukan intervensi 20 persen, dari APBN atau APBD.
“Untuk Sulbar berkat dukungan DPRD Sulbar itu alokasinya 30 persen. Itu karena kami memahami bersama betapa pentingnya pendidikan untuk mengejar ketertinggalan Sulbar,” kata Akmal.
Pemprov bersama DPRD Sulbar, lanjut Akmal sangat memiliki perhatian tinggi sebagai komitmen dalam bentuk kolaborasi untuk mendorong dana pendidikan di atas 20 persen.
Ia menyampaikan, tingginya angka anak tidak sekolah dan pernikahan dini menjadi perhatian serius, sehingga Ia ingin menggandeng ormas untuk bergerak menanggulangi itu.
Wakil Ketua MK, Prof. Dr Aswanto Karaeng Sitaba mengatakan, kesadaran berbangsa dan bernegara dan perlindungan konstitusional khususnya dalam hal pendidikan menjadi hal yang utama.
“Implementasi negara dalam hukum bukan hanya sederetan rasa atau diksi didalam kitab undang-undang, tetapi itu harus menjadi sesuatu yang terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari,” kata Aswanto.
Menurutnya, MK telah melaksanakan amanat konstitusi dengan mengintervensi anggaran pendidikan di atas rata-rata nasional.
“Kita bangga bahwa anggaran pendidikan yang dialokasikan melebihi apa yang seharusnya dialokasikan APBN,” kata Wakil Ketua MKRI itu. (*)
