[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Klik Disini Untuk Mendengarkan Berita”]
MATTANEWS.CO, JAKARTA– Beredar di media sosial video pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman memerintahkan prajurit TNI AD mengecam pernyataan anggota DPR Fraksi PDIP Effendi Simbolon.
Potongan video berdurasi 2.45 menit yang beredar tampak di sebuah ruangan. Tidak diketahui kapan video itu direkam, namun dalam video tampak Dudung melakukan video conference dengan jajarannya. Dan ada Wakil KSAD Letjen TNI Agus Subiyanto.
“Kita jadi petarung, jadi jagoan. Jangan jadi ayam sayur. Saya lihat itu diam semua. Nanti lihat tanggal 26 September, saya buktikan pada kalian” kata Jenderal Dudung.
Ia meminta jajarannya untuk tidak diam. Tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud, Dudung menyebut ada orang yang telah menginjak-injak harga diri dan kehormatan TNI AD.
“Dia ini siapa, enggak berpengaruh. Harga diri, kehormatan kita, kok diinjak-injak sama dia, karena saya tahu juga dia dapat angin masalahnya, sehingga kita duduk semua, diam,” kata Dudung.
Ia mengaku telah diajarkan untuk memberi pernyataan kepada media. Dudung lalu menyinggung soal kemarahan prajurit.
Menurutnya, para prajurit tamtama hingga bintara telah menunjukkan kemarahannya.
“Ke depan enggak ada lagi orang-orang seperti itu. Saya sudah diajarkan apa yang harus kita sampaikan di media, jangan salahkan nanti prajurit kita ngamuk. Prajurit kita ini di grup, di kelompok, di grup tamtama sudah panas. Kelompok bintara sudah marah. Kok, kita kelompok perwira santai-santai saja gitu loh? Apa takut jabatannya dilepas atau gimana?” imbuhnya.
Sementara Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kolonel Arh Hamim Tohari mengatakan Secara internal Kepala Staf Angkatan Darat juga menghimbau para prajurit untuk tidak bereaksi berlebihan.
Melalui Kolonel Arh Hamim, Jenderal Dudung mengatakan, ia menyadari bahwa pernyataan Effendi tidak mewakili institusi DPR atau partai politik, melainkan sikap individu.
“Kepala Staf Angkatan Darat menyadari sepenuhnya bahwa itu bukanlah tindakan yang mewakili institusi DPR atau partai politik, melainkan sikap individu seseorang,” ,” kata Kolonel Arh Hamim dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/9/2022).
