MATTANEWS.CO, PRABUMULIH – Lebih dari satu dekade ini harga karet di wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tak kunjung membaik, tentu hal itu cukup memprihatikan bagi petani karet.
Jika tidak segera ditanggapi serius, genta atau lonceng bekalang tanah sektor karet sepertinya tinggal menunggu waktu saja.
Apalagi, saat ini mulai ditemukan warga terus mengkonversi lahan karet mereka dengan komoditas lain, utamanya seperti sawit dan sayur-sayuran serta kopi.
Makin resahnya para petani karet akan harga yang terus anjok, Forum Persaudaraan Petani Karet (FPPK) Sumsel pun angkat suara.
Ketua FPPK Sumsel Sastra Miadi didampingi Sekretaris Aswan Suadi mengatakan, pihaknya cukup lama telah menyurati Presiden RI perihal itu.
Bahkan melalui Forumnya, Sastra berikut Aswan serta beberapa anggota FPPK telah melayangkan surat audiensi ke Gubernur Sumsel namun sampai saat ini belum ada tanggapan.
“Saat ini dengan harga sembako kian melonjak, harga karet tidak sebanding dengan 1 kilo gram beras,” ungkap Sastra, Kamis (13/7/2023).
“Surat telah kami layangkan ke pemerintah pusat Presiden RI dan juga surat audiensi ke Gubernur Sumsel, namun belum ada balasan,” sambungnya.
Tidak hanya itu, lanjut Sastra Miadi, harga pupuk pun mahal dan cara pembakaran buka lahan telah dilarang.
“Produktivitas karet juga tergantung dengan pupuk, pupuk subsidi yang harga terjangkau susah didapat,” terangnya.
“Sedangkan buka lahan baru kebun karet harus menggunakan alat karena ada larangan Karhutla, tapi masyarakat mendapatkan kesusahan untuk menyewa alat yang terbilang cukup mahal untuk buka kebun mereka,” ungkapnya.
Senada apa yang disampaikan Ketua, Aswan Suandi mengharap respon cepat dari pemerintah.
“Ya khususnya pemerintah Provinsi Sumsel segera mencarikan jalan keluar yang baik bagi warganya, dari 17 kabupaten kota di Sumsel, hampir mengandalkan ketahanan ekonomi masyarakat dengan menyadap karet,” pungkas Sekretaris FPPK.
