MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG – Anggota Fraksi Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur Drs. H. Mochamad Alimin berbicara blak-blakan dugaan jual beli Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023 di beberapa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kabupaten Tulungagung.
Pernyataan itu dikatannya saat dikonfirmasi media online nasional mattanews.co melalui sambungan telepon aplikasi WhatsApp, Sabtu (22/7/2023) Pagi.
Hal itu, kata Alimin, justru ia menerima pengaduan dari salah satu koleganya yang berada di Daerah Pemilihan VII Provinsi Jawa Timur menyebut uang 20 juta untuk bisa diterima di salah satu SMAN di Tulungagung.
“Kolega saya itu ada yang dikenakan uang 20 juta rupiah, agar bisa masuk di salah satu SMAN di Tulungagung,” ucapnya.
“Bahkan 2 sekolah diduga telah melakukan jual beli bangku, dan SMA itu merupakan favorit di Tulungagung,” imbuhnya.
Menurut Alimin menambahkan dari keberanian orang tua siswa untuk membongkar adanya dugaan jual beli bangku tersebut, selaku wakil rakyat dari dapil Tulungagung ia merasa prihatin.
Adapun untuk fakta, sambung Alimin, mempersilahkan kepada siapapun agar bisa melihat dengan melakukan investigasi ke sekolah yang bersangkutan yaitu SMAN 1 Kedungwaru dan SMAN 1 Boyolangu Kabupaten Tulungagung.
“Aturan zonasi itu sudah jelas berarti itu pelanggan permendikbud, karena apa mereka itu orang jauh bisa masuk, semua untuk data di lapangan itu ada,” tambahnya.
“Kebiasaan ini (jual beli bangku.red) sudah saatnya untuk dihentikan, dengan demikian keadilan untuk mendapatkan pendidikan bisa benar-benar dirasakan masyarakat di Tulungagung,” sambungnya.
“Hal ini harus dikritisi dan dihentikan praktik seperti ini, jelas tidak mendidik dan merugikan, bahkan mencoreng nama baik lembaga tersebut,” pungkasnya.
Terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Kepala SMAN 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Nur Hodin membantah adanya jual beli bangku sekolah di lembaganya.
Kendati demikian, jelas dia, ia tidak menampik jika memang ada oknum atau pun pihak lain yang memanfaatkan kesempatan dalam PPDB, untuk meraup keuntungan pribadi dengan cara mengatasnamakan lembaga.
“Tidak ada, karena kita laksanakan PPDB sudah sebagaimana mestinya,” tutur Pria yang juga sebagai Kepala SMAN Kalidawir Kabupaten Tulungagung tersebut.
“Namun begitu, kalau ada oknum yang melakukan itu (jual beli bangku.red) entahlah, yang jelas untuk sekolah tidak ada,” imbuhnya.
