MATTANEWS.CO, SULBAR — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Anti-Korupsi Indonesia (Gerak) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar aksi demonstrasi, Senin, (28/8/2023).
Gerak melakukan aksi di dua titik, yakni Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulbar.
Gerak menyorot proses lelang proyek rehabilitasi dan renovasi prasarana madrasah Provinsi Sulbar tahun anggaran 2023.
Dalam orasinya koordinator aksi, Ikram mengatakan, proyek tersebut sudah menghasilkan pemenang tender yakni PT Arya Perkasa Utama dengan harga penawaran Rp 27.902.184.000 Miliar.
Namun, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulbar tak kunjung menyerahkan kontrak kerja. Pihak Balai berdalih hasil itu masih dalam masa sanggah.
Kabarnya, hasil tender tersebut disanggah oleh salah satu perusahaan penawar, PT Mari Bangun Nusantara.
Menurut Gerak, Perpres Nomor 16 Pasal 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa jelas mengatur proses masa sanggah selama 14 hari. Sementara proses sanggah banding harus melalui jaminan di perbankan yang besarnya 1 persen dari nilai total HPS.
Ikram menduga ada permainan KKN dalam proses tender proyek tersebut.
“Kami dari Gerak mengharamkan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulbar, kepala Satker dan PPK agar tidak melakukan KKN karena bumi Sulawesi Barat tidak menerima koruptor,” kata Ikram.
Gerak mendesak para pihak terkait segera memproses dokumen kontrak yang telah dimenangkan oleh PT Arya Perkasa Utama.
