MATTANEWS.CO, TULUNGAGUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur menggelar hearing bersama Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) Tulungagung di lantai 2 ruang Graha Wicaksana gedung setempat, Rabu (21/2/2024).
Pantauan media, mengawali hearing berjalan sempat memanas pihak AMPUH melakukan interupsi dan bersikukuh harus ada moderator serta penyampaian tata tertib.
“Interupsi Pak Dewan, hearing ini harus ada moderator, dan harus disampaikan tata tertib,” ucap Zuli Purwanto Koordinator AMPUH.
“Ini ruangan ber AC (Air Conditioner) apa diperbolehkan merokok, tolonglah Pak Dewan hormatilah peserta hearing ini,” celetuh Abah Dardiri dari LSM Kahuripan.
Akhirnya dalam hearing ditunjuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Drs. H. Ali Masrup sebagai moderator.
Ali Masrup merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan bahwasanya dalam hearing ini ada dua topik pembahasan yakni terkait Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).
“Interupsi Pak Moderator, kalau memang hearing ini hanya ada 2 bahasan PPPK dan BSM lha kok lucu sekali padahal kami saat aksi kemarin itu banyak menyuarakan masalah-masalah, kalau memang begini sebaiknya kami keluar semua saja,” ucap Totok dari LSM Cakra sembari terlihat gimik kecewa itu.
“Kinerja DPRD Tulungagung itu juga salah satu bahasan yang kami bawa, kenapa untuk berdiskusi saja menolak, buktinya pengajuan hearing ditolak, ada apa ini ?,” Imbuh Totok.
Setelah sempat memanas, akhirnya AMPUH menyepakati hearing dengan dua topik pembahasan, sedangkan topik lainnya akan disesuaikan waktu yang ada.
Zuli Purwanto, Koordinator AMPUH mengatakan ia menilai menilai pembatalan SK 22 P3K tahun 2022 lalu perlu dipertanyakan karena para honorer yang telah bekerja puluhan tahun itu perlu mendapatkan perlindungan.
Sedangkan, sambung dia, Dinas Pendidikan dinilai kurang terbuka perihal BSM, diantaranya data tentang puluhan ribu penerima se-Kabupaten Tulungagung.
“Begini ya, kenapa setiap kita minta data dalam bentuk flashdisk saja kesulitan,” katanya.
Mendapatkan pertanyaan dari AMPUH, moderator kemudian mempersilahkan kepada stakeholder terkait dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM untuk menjawabnya.
Sebelum diakhiri hearing tersebut, salah satu Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung Reno Mardi Putro mengusulkan adanya Hari Aspirasi sebagai upaya follow up dari agenda hearing ini agar kedepannya bisa dilakukan diskusi bersama para Lembaga Swadaya Masyarakat guna menampung aspirasi masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Marsono S.Sos., seusai hearing menuturkan bahwasanya pihaknya mengapresiasi AMPUH yang telah membantu dewan dalam hal fungsi pengawasan.
“Kami terbantu dengan control dari teman teman AMPUH. Dan ini akan dijadikan semangat untuk motivasi kerja alat kelengkapan dewan yang kami miliki,” tuturnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menambahkan ia menilai substansi apa yang disampaikan oleh AMPUH dalam hearing bukan sebagai tuntutan. Kendati demikian, sebenarnya dari mereka minta ada kejelasan tentang proses pelaksanaan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tulungagung terkait BSM dan PPPK.
Adapun terkait persoalan adanya permintaan bantuan pengawasan yang menyangkut data nama dan alamat penerima BSM, jelas dia, bahwasanya hal itu merupakan urusan teknis.
“Secara umum AMPUH ini sebenarnya
minta kejelasan pada pemerintah yang dalam hal ini hak-hak kedaulatan yang dimiliki rakyat,” tambahnya.
“Sebenarnya apa yang mereka bisa nikmati ketika mereka jadi rakyat. BSM-nya dapat nggak. Atau di sana kok dapat terus. Sementara ini nggak. Sistemnya yang perlu ditinjau,” sambungnya.
Lebih lanjut Marsono menjelaskan terkait penjadwalan secara rutin untuk membahas hal lain, ia menyambut sangat positif sekali.
“Bagus ini, nanti kita bisa bahas sambil ngopi bareng atau nongkrong bareng saat menyerap aspirasi di masyarakat,” terangnya.
“Adanya penjadwalan pertemuan barangkali ada sesuatu yang bisa tergali. Ada yang belum sempat disentuh oleh pemerintah daerah maka kita jemput bola agar pemerintah bisa menyentuh mereka. Misal infrastuktrur belum merata, kemudian pelayanan lain yang menjadi hak rakyat,” imbuhnya.
“Pada intinya nanti kita akan dirumuskan agar semua bisa menerima bagaimana baiknya, dan ada ruang aspirasi bagi AMPUH dan masyarakat lainnya,” tandas dia.
