MATTANEWS.CO, KAPUAS HULU – Kepala KPPN Putussibau, Sri Winarno menyampaikan informasi pelaksanaan APBN TA 2024 yaitu realisasi belanja negara mencapai Rp2.067,80 miliar atau 98,89% dari pagu Rp2.090,91 miliar.
Realisasi tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat (Satker K/L) mencapai Rp398,86 miliar atau 98,87% dari pagu Rp403,42 miliar dan Realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp1.668,94 miliar atau 98,90% dari pagu Rp1.687,48 miliar.
“Sampai dengan akhir tahun 2024 realisasi belanja APBN untuk Kabupaten Kapuas Hulu yang disalurkan oleh KPPN Putussibau untuk Kabupaten Kapuas Hulu mencapai 98,89% dari pagu Rp2,09 Triliun. Besaran penyaluran APBN 2024 naik 13,15% dibandingkan dengan APBN 2023,” papar Sri Winarno, Kepala KPPN Putussibau, dalam Press Release Kinerja APBN Edisi Januari 2025 yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga TA 2024, Kamis (16/1/2025).
Dikatakan Winarno, kegiatan Press Release Kinerja APBN ini merupakan sarana penyampaian informasi kepada publik, sebagai wujud transparansi dan meningkatkan literasi serta awareness stakeholders untuk mengawal APBN.
“Kegiatan kali ini dilaksanakan secara hybrid dimana peserta tatap muka adalah para petugas penyusun Laporan Keuangan yang mengikuti sosialisasi di Aula KPPN Putussibau sedangkan peserta daring melalui Ms Team adalah para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker mitra kerja KPPN Putussibau, perwakilan SKPD/OPD Pemda Kapuas Hulu diantaranya BKAD, BAPPEDA dan BAPENDA, akademisi PDD Polnep Kabupaten Kapuas Hulu, perwakilan perbankan dan pegadaian serta beberapa jurnalis,” ujarnya.
Sri Winarno merincikan, realisasi APBN hingga akhir tahun 2025 bahwa capaian Pendapatan Negara sebesar Rp323,00 miliar, kemudian realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp398,86 miliar naik 45,87%, Transfer Ke Daerah Rp1.668,94 miliar atau naik 7,39% dari tahun lalu sehingga pada tahun 2024 terjadi defisit sebesar Rp1.744,79 miliar.
“Terkait penerimaan pajak dimana penerimaan pajak netto Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp291,39 miliar atau terdapat kenaikan 13,54% dibandingkan periode tahun 2023. Jenis pajak penyumbang penerimaan terbesar adalah PPN sebesar Rp181,15 miliar disusul PPh NonMigas Rp87,32 miliar,” terangnya.
Dilanjutkan Winarno, progres penerimaan Kepabeanan dan Cukai s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp437,01 juta atau 106% dari target Rp411,87 juta dan tumbuh 779% dibandingkan tahun lalu. Neraca perdagangan yang melalui PLBN Nanga Badau defisit Rp48,5 miliar atau turun 207% YoY disebabkan karena adanya adanya impor pipa spiral untuk perkebunan kelapa sawit dan impor aspal untuk penyelesaian proyek nasional.
“Realisasi Belanja Pemerintah Pusat berupa Belanja Pegawai sebesar 104,14%, Belanja Barang 95,98% sedangkan Belanja Modal baru mencapai 96,86%, sehingga rata-rata realisasi K/L berada di posisi 98,89% melebihi target rata-rata triwulan IV 91,67%,” tuturnya
Sri Winarno juga mengingatkan pentingnya implementasi transaksi non tunai dalam rangka meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pelaksanaan anggaran. Terdapat 10 satker yang belum menggunakan Cash Management System (CMS) agar segera berkoordinasi dengan bank mitra untuk menerapkan CMS sehingga pada tahun 2025 ini dapat diimplementasikan oleh seluruh satker.
“Sampai akhir Triwulan IV 2024 implementasi transaksi non tunai oleh satker K/L pengelola APBN di Kapuas Hulu juga masih tergolong minim yaitu pengguna aktif KKP baru 7 satker transaksinya mencapai Rp657,67 juta, sedangkan pengguna Digipay baru 4 satker dengan transaksi sebanyak 135 transaksi sebesar Rp48,28 juta. Transaksi penggunaan CMS oleh Bendahara baru dilakukan pada 21 rekening virtual satker atau baru 67,74% dari keseluruhan 31 rekening,” urainya.
Kemudian, kontribusi satker di wilayah Kapuas Hulu dalam mendukung transaksi non tunai diharapkan dapat ditingkatkan pada TA 2025 nanti walaupun kita berada di daerah perbatasan NKRI, khususnya satker-satker yang memiliki pagu belanja relatif besar.
“Progres kinerja APBD Kabupaten Kapuas Hulu hingga akhir tahun anggaran 2024 merujuk data sementara dari BKAD terlihat realisasi pendapatan mencapai Rp1.802,46 miliar atau 97,30%, yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.723,72. Realisasi belanja daerah sebesar Rp1.790,18 miliar atau 95,20%, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar Rp1.711,41,” jelas Winarno.
Tak hanya itu, apabila dibandingkan dengan persentase realisasi belanja APBN sebesar 98,90% yang disalurkan melalui KPPN Putussibau maka realisasi 95,20% belanja daerah dari APBD masih lebih rendah.
“Realisasi belanja APBD masih didominasi oleh komponen belanja Operasi sebesar Rp1.155,49 miliar atau 93,86% dari pagu yang terdiri dari belanja pegawai realisasinya sebesar 97,78%, kemudian belanja barang dan jasa 87,00%, belanja hibah 95,53% serta untuk belanja bansos 100%,” bebernya.
Berdasarkan besaran target pendapatan APBD sebesar Rp1.852,42 miliar, terlihat Rasio PAD 2024 sebesar 5,35% lebih tinggi dibandingkan periode-periode sebelumnya yang masih dibawah 5%. Namun besaran rasio tersebut masih menunjukkan tingkat kemandirian fiskal tergolong sangat rendah. Peningkatan perekonomian atau pertumbuhan ekonomi yang diharapkan semakin baik di Kab. Kapuas Hulu supaya dapat berkontribusi mendongkrak PAD melalui pendapatan pajak dan retribusi daerah.
“Secara rinci realisasi PAD sampai 31 Desember 2024 mencapai Rp78,32 miliar atau 86,06% dari target Rp91,02 miliar, yang didominasi atau berasal dari Lain-lain PAD Rp27,78 miliar, pajak daerah Rp26,59 miliar, disusul penerimaan dari Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp17,07 miliar dimana realisasinya telah mencapai 100% dari target, dan Retribusi Daerah Rp6,88 miliar atau 117,81% dari target,” urainya.
Penyaluran dana Transfer Ke Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu oleh KPPN Putussibau tahun 2024 meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Insentif Fiskal dan Dana Desa yang totalnya mencapai mencapai Rp1.668,94 miliar atau 98,90% dari total pagu TKD sebesar Rp1.687,48 miliar.
Masih kata Winarno, realisasi penyaluran DAU sebesar Rp997,50 miliar atau 99,22% dari target yang terdiri dari DAU block grant dan spesific grant, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp103,41 miliar atau 100% dari pagu yang terdiri dari DBH Pajak, DBH SDA dan DBH Sawit, kemudian DAK Fisik sebesar Rp144,41 miliar atau 95,81%, DAK Non Fisik sebesar Rp163,30 miliar atau 97,53% dari pagu Rp167,44 miliar, dana Insentif Fiskal sebesar 7,04 miliar atau sudah 100% dari target.
“Untuk penyaluran Dana Desa hingga akhir Desember 2024 mencapai 99,92% atau sebesar Rp253,26 miliar dari pagu Rp253,51 miliar. Seluruh desa di Kapuas Hulu sebanyak 278 desa sudah disalurkan Dana Desa Tahap I dan Tahap II baik non-earmark maupun earmark. Diantara alokasi TKD yang persenatse capaian paling rendah adalah DAK Fisik sebesar 95,81%. Hal ini disebabkan beberapa Subbidang DAK Fisik tidak maksimal penyalurannya,” ungkapnya.
Ditambahkan Sri Winarno seluruh layanan KPPN Putussibau adalah tanpa biaya atau Rp0, dan telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2022, dan sejak tahun 2023 telah melaksanakan kickoff implementasi SMAP ISO 37001:2016 maka seluruh elemennya senantiasa menjaga integritas dalam memberikan layanan gratis tanpa biaya.
“KPPN Putussibau juga turut mewujudkan budaya antikorupsi di instansi vertikal Kementerian Keuangan serta menularkan virus zona integritas kepada seluruh stakeholder. Dukungan positif dari semua pihak kepada KPPN Putussibau diharapkan agar tetap dilakukan sehingga dapat menunjang peningkatan layanan kepada satkeholder,” pungkasnya.














