MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG- Bupati H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) II Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur di auditorium Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat, Minggu (22/6/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Gatut Sunu lebih kerap disapa menyebutkan sesuai dalam tema Musda II ini peran strategis BPD dalam pembangunan di Tulungagung sangat relevan dengan dinamika pembangunan desa saat ini.
“BPD sebagai mitra strategis pemerintah desa memiliki posisi yang sangat penting dan menentukan dalam mendorong pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif,” ucap Pemilik Romo Wijoyo Group.
Orang nomor satu Pemkab Tulungagung menambahkan ia mengapresiasi kepada kawan-kawan Asosiasi BPD yang telah hadir dan berkumpul dalam suasana penuh semangat dan kebersamaan, pada kegiatan Musda II Asosiasi BPD Kabupaten Tulungagung.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Tulungagung, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang hadir, atas dedikasi, komitmen, dan kontribusi nyata dalam mendampingi roda pemerintahan desa serta mendorong pembangunan partisipatif yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Menurut Gatut Sunu, melalui forum Musda ini, terdapat beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian bersama:
1. Evaluasi Kinerja Kelembagaan BPD. Bahwa Musda kali ini adalah momentum reflektif untuk menilai capaian, tantangan, dan pembelajaran dari peran BPD selama periode sebelumnya, baik dalam fungsi legislasi desa, pengawasan, maupun penyalur aspirasi masyarakat.
2. Penyusunan Program Kerja yang Responsif. Bahwa BPD ke depan harus menyusun program kerja yang adaptif terhadap isu lokal seperti pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi desa, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat. Program BPD juga harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional.
3. Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan. Bahwa penguatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan, pertukaran pengalaman, dan dukungan regulasi perlu ditingkatkan. BPD harus menjadi lembaga yang tangguh, profesional, dan mampu berdialog secara konstruktif dengan Kepala Desa maupun masyarakat desa.
Lebih lanjut Gatut Sunu menjelaskan bahwasanya Pemkab Tulungagung memandang penting sinergi antara BPD dan Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan sistem pembangunan daerah.
Dalam konteks ini, sambung Gatut Sunu, mengharapkan kepada Asosiasi BPD bisa menjadi garda terdepan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat desa secara objektif dan berimbang.
“Selain itu juga, dapat mendukung pelaksanaan program prioritas daerah di tingkat desa, seperti penguatan BUMDesa, Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan sosial ekonomi,” terangnya.
“Menjadi mitra aktif dalam pengawasan penggunaan dana desa agar tepat sasaran dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” sambungnya.
“Kami membuka ruang dialog, koordinasi, dan kemitraan yang kuat dengan seluruh BPD di Tulungagung untuk bersama-sama membangun desa sebagai pondasi utama kemajuan daerah,” katanya menambahkan.
Lebih dalam Gatut Sunu memaparkan berlangsungnya Musda II Asosiasi BPD ini ia mengharapkan dapat berjalan dengan sukses, dapat berlangsung secara demokratis, terbuka, dan menghasilkan kepengurusan yang solid serta mampu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan kelembagaan BPD di tingkat kabupaten.
“Demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Musda II Asosiasi BPD Kabupaten Tulungagung secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai,” pungkasnya.
Tempat sama, Kepala Dinas PMD Kabupaten Tulungagung Iswahjudi, S.I.P., M.Si., menuturkan ia mengharapkan Musda II Asosiasi BPD ini berlangsung secara demokratis dan menghasilkan pemimpin yang bisa mengayomi organisasi.
“Kami harapkan dengan Musda II ini bisa menghasilkan kepengurusan yang solid serta mampu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan kelembagaan BPD di tingkat kabupaten,” tuturnya.
