MATTANEWS.CO, FAKFAK – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus di Kabupaten Fakfak menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRK Fakfak. Aksi yang berlangsung aman, damai dan kondusif itu mendapat pengawalan ketat dari aparat Polri dan TNI, Kamis (4/9/2025).
Aksi Cipayung Plus berlangsung dengan berbagai penyampaian tuntutan yang disampaikan kepada pimpinan DPRK Fakfak dan anggota yang hadir.
Aksi Cipayung Plus diterima langsung oleh Wakil Ketua I DPRK Fakfak, Siti Rahma Hegemur dan Wakil Ketua II Abdul Rahman, serta para anggota DPRK.
Pantauan Mattanews.co, dalam audensi tersebut, perwakilan Cipayung Plus menyampaikan agar tuntutan mereka dapat ditindaklanjuti oleh DPRK Fakfak.
Wakil Ketua I DPRK Fakfak, Siti Rahma Hegemur, didampingi Wakil Ketua II Abdul Rahman dan Anggota DPRK menerima langsung sepuluh tuntutan yang diserahkan oleh perwakilan Cipayung Plus untuk dapat ditindak lanjuti.
Siti Rahma menyatakan, pihaknya akan melakukan rapat internal untuk membahas sepuluh tuntutan dari Cipayung Plus.
“Kami terima tuntutannya dan akan mengundang para Cipayung Plus untuk bersama membahas sepuluh tuntan yang diserahkan kepada DPRK Fakfak,” ungkapnya.
Sepuluh tuntutan mahasiswa Cipayung Plus dalam aksi ini, tidak lain mendesak Pengesahan RUU perampasan aset, Meminta kepada DPRD Kabupaten Fakfak agar dapat mengawal aspirasi kami berkaitan dengan pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI, Naikkan gaji Guru agar layak sebagai pahlawan bangsa (bukan beban negara), Raformasi Polri agar profesional dan berpihak kepada masyarakat, Meminta kepada DPRD untuk mengikutsertakan Cipayung Plus pada sidang peripurna Kabupaten Fakfak, Mengawal kasus penyalagunaan dana ADIK sampai dengan tuntas, Utamakan korban kebakaran pasar Thumburini tahun 2019 untuk menempati lapak di pasar yang baru, berikan sobusi kepada pedagang yang tidak mendapatkan tempat jualan, Meminta kepada DPRD untuk mengawal program pemerintah daerah berkaitan dengan pendidikan gratis yang sampai saat ini belum terealisasi secara utuh, Meminta kepada DPRD untuk mengawal program pemerintah daerah berkaitan dengan pembangunan puskesmas rawat inap dibeberapa Distrik yang belum di gunakan karena disebabkan kerusakan fasilitas dan status tanah yang belum diselesaikan dan Meminta kepads DPRD untuk membentuk satian tugas (Satgas) yang terdiri dari Cipayung Plus untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah daerah dan DPRD.
