MATTANEWS.CO, OKI – Seragam praktik lapangan yang seharusnya sudah diterima utuh oleh ratusan siswa SMKN 1 Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, justru hanya tinggal janji. Lebih dari satu tahun sejak pelunasan biaya seragam seharga Rp.450 Ribu, faktanya, pihak sekolah hanya mampu menyerahkan sebagian saja.
Dari enam bidang jurusan yang tersedia, hanya tiga jurusan yang sudah menerima seragam praktek, yakni: Teknik Jaringan Komputer, Kesehatan, dan Axio. Sementara jurusan Manajemen Perkantoran, Akuntansi, serta Bisnis Daring dan Retail, sampai sekarang belum kebagian.
Ketua Lembaga Investigasi Negara Kabupaten OKI, Hamadi menilai kasus ini bukan sekadar keterlambatan. Baginya mematok seharga Rp450 ribu per siswa itu tak masuk akal.
“Kalau memang ada kendala, semestinya sekolah terbuka sejak awal. Bukan bungkam seolah hendak menyembunyikan fakta. Atau mungkin khawatir indikasi mark up terbongkar,” katanya di Kayuagung, Kamis (11/9).
Diungkapkan dia, jika dihitung, dengan enam jurusan katakanlah terdiri sekitar 450 siswa, maka total dana yang terkumpul mencapai Rp202,5 juta.
“Angka itu tak kecil untuk sebuah pungutan di sekolah negeri. Ironisnya, seragam yang telah dibayarkan secara lunas pun hingga kini belum jelas kapan diselesaikan,” jelasnya.
Muncul dugaan adanya permainan harga menurut Hamadi merupakan kewajaran. Dikatakan dia, pada beberapa usaha konveksi, harga normal dengan kualitas bagus pada seragam praktik di pasaran berkisar Rp250 ribu hingga Rp300 ribu per setel. Dengan selisih sekitar Rp175 ribu per siswa, bila memang terdapat potensi mark up, bisa menyentuh puluhan juta rupiah.
“Kalau uang sudah dibayarkan dan setahun lebih tak ada barangnya, bagaimana orang tua tidak curiga? Ada yang salah dengan pengelolaan dana itu,” ujar salah seorang wali murid yang meminta namanya dirahasiakan.
Kecurigaan kian dalam lantaran pihak sekolah justru melarang siswa menceritakan masalah ini kepada orang tua. Dibalik drama pengadaan seragam inik sendiri, informasi simpang siur beredar, ada yang menyebut uang dibawa kabur penjahit, ada pula janji kepala sekolah untuk menanggung ulang biaya. Tetapi semua hanya berhenti di ucapan, tanpa realisasi.
Sambung Hamadi, reputasi sekolah bisa tercoreng hanya karena seragam. “Kalau kepala sekolah terus diam, wajar publik menduga ada sesuatu yang ditutupi. Ini bukan soal baju, tapi soal akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan,” ujarnya.
Tim media berusaha mengonfirmasi langsung kepada Kepala SMKN 1 Kayuagung Sutrisno. Namun hingga berita ini disusun, ia enggan memberikan keterangan. Kendati secara resmi ruang konfirmasi disediakan, namun sikap tertutup bagi wartawan merupakan catatan tersendiri bahwa seharusnya kepala sekolah mengundurkan diri secepatnya dari jabatannya sekarang, karena menjadi kepala sekolah, selain integritas, juga harus memiliki kematangan komunikasi yang baik. Bukan bersikap pengecut dengan menghindari awak media.
Hamadi menegaskan, masalah ini bukan sekadar soal seragam yang tak kunjung datang. Nama baik sekolah bisa rusak hanya gara-gara persoalan seragam. Jangan sampai tahun ajaran 2025, siswa baru mengalami hal yang sama.
“Sikap Kepala sekolah bungkam seperti itu, justru memperkuat misteri pengadaan seragam praktik mangkrak hingga lebih dari setahun lamanya,” pungkasnya.
