MATTANEWS.CO, KAPUAS HULU – Kota Pontianak kembali jadi saksi geliat ekspor Kalimantan Barat. Pada Selasa, 30 September 2025, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan bersama Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, hadir dalam pelepasan ekspor perdana Kratom dan Ikan Arwana Super Red di Pelabuhan Laut Dwikora.
Kratom, komoditas yang dulu penuh perdebatan legalitas, kini menorehkan capaian besar.
“Terkait dengan Kratom ini, pengelolaannya di Kabupaten Kapuas Hulu masih berupa bahan mentah atau bulunya, belum kepada pengolahan yang siap ekspor. Petani hanya panen dan mengeringkan,” kata Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan.
Sebanyak 343,5 ton Kratom bernilai Rp15,4 miliar resmi dikirim ke India. Pada saat yang sama, 150 ekor Arwana Super Red juga dilepas menuju Taiwan, dengan nilai Rp108,7 juta.
Catatan ekspor ini bukan sekadar angka, melainkan simbol bahwa produk Kapuas Hulu telah menembus pasar internasional.
Dalam empat bulan terakhir, ekspor Kratom ke India sudah 10 kali dilakukan dengan total 2.625 ton senilai Rp10,2 miliar.
Lompatan Arwana Super Red
Arwana Super Red, ikan eksotis yang habitat aslinya dari Kapuas Hulu, juga mencatat pertumbuhan luar biasa.
Volume ekspor meroket dari 134 ribu ekor pada 2024 menjadi lebih dari 14,3 juta ekor pada 2025. Nilainya pun fantastis, mencapai Rp189 miliar.
Tak hanya Kratom dan Arwana, Sarang Burung Walet turut menyumbang devisa. Tercatat 839 rumah walet telah teregistrasi sebagai pemasok bahan baku bernilai tinggi.
Lonjakan ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Kapuas Hulu bukan sekadar daerah perbatasan, melainkan pusat komoditas unggulan Kalimantan Barat yang memiliki daya saing global.
Legalitas Jadi Kunci
Meski ekspor berjalan, Bupati Fransiskus Diaan menegaskan bahwa pengelolaan Kratom masih terbatas pada bahan mentah. Petani hanya memanen dan mengeringkan tanpa sentuhan industri hilir.
“Ini membuat masyarakat kami sekarang bergairah, di mana lahan-lahan perkebunan yang tidak produktif kini diganti dengan tanaman Kratom karena harganya sudah mulai stabil dan ada legalitas dari Peraturan Menteri Perdagangan ini,” kata Bupati Fransiskus Diaan.
Karena itu, ia meminta dukungan penuh dari Komisi IV DPR RI dan asosiasi terkait agar ada pembinaan dan edukasi bagi petani.
Hilirisasi menjadi kata kunci, sebab pengolahan yang lebih baik akan mendongkrak nilai jual dan memberi keuntungan lebih besar bagi masyarakat.
Sekitar 40 persen masyarakat Kapuas Hulu menggantungkan hidup pada komoditas ini. Maka, kepastian hukum menjadi syarat mutlak.
Hadirnya Permendag Nomor 21 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 9 Tahun 2025 menjadi titik balik.
Regulasi ini memberi kepastian setelah isu legalitas Kratom sempat diperdebatkan, terutama terkait kandungan yang dinilai sensitif oleh BNN.
Dengan payung hukum jelas, harga Kratom mulai stabil. Lahan tidur kini berubah menjadi kebun Kratom, tanda semangat baru di pedesaan Kapuas Hulu.
Harapan Petani Lokal
Bupati Fransiskus Diaan menutup pesannya dengan harapan sederhana, agar Kratom Kapuas Hulu yang diakui sebagai kualitas terbaik di Kalimantan Barat betul-betul bisa menyejahterakan masyarakat.
Kerja sama lintas pihak, dari pemerintah daerah hingga pusat, dianggap penting agar komoditas ini tidak hanya jadi tren sesaat, melainkan pilar ekonomi jangka panjang.
Di balik angka ekspor miliaran rupiah, ada wajah-wajah petani yang menaruh harapan pada setiap helai daun Kratom dan setiap ekor Arwana.
Kapuas Hulu kini menatap dunia, membawa pesan bahwa komoditas lokal bisa mendunia jika diberi kesempatan dan kepastian hukum.(*)
