MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas pelayanan publik dan profesionalisme aparatur negara. Hal ini diwujudkan melalui pelantikan 1.305 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II, yang secara resmi diresmikan oleh Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru bersama Wakil Gubernur H. Cik Ujang (HDCU) di Asrama Haji Palembang, Jumat (31/10/2025).
Dalam sambutannya, Herman Deru menyampaikan bahwa pengangkatan PPPK bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan bentuk nyata kepercayaan negara terhadap potensi dan kapasitas sumber daya manusia Sumsel.
“Negara tidak sedang berbelas kasihan. Negara membutuhkan tenaga profesional, berdedikasi, dan siap bekerja keras. Karena itu, jadilah aparatur yang bertanggung jawab dan tulus dalam mengabdi,” tegas Herman Deru.
Gubernur yang akrab disapa HD itu menekankan bahwa status sebagai PPPK merupakan bentuk pengakuan terhadap kompetensi dan integritas, bukan hadiah dari pemerintah. Ia pun mengingatkan agar seluruh aparatur menjaga etika kerja serta menghindari mentalitas “pegawai yang menunggu perintah”.
“Yang menentukan nilai kalian bukan status, tapi sikap dan kinerja. Ini bukan tempat memperkaya diri, tetapi ruang untuk membuktikan dedikasi kepada masyarakat,” pesan Deru.
Herman Deru menambahkan, di tengah populasi Sumsel yang mencapai sembilan juta jiwa, hanya sekitar 1,3 persen atau 12.477 orang yang menjadi ASN/PPPK di lingkungan Pemprov.
“Itu artinya, kalian adalah bagian kecil dari yang terpilih orang-orang yang dipercaya untuk mengabdi. Maka jangan sia-siakan amanah ini,” ujarnya.
Menurut Deru, keberadaan PPPK memiliki arti strategis dalam mempercepat reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Ia berharap para PPPK mampu menjadi contoh disiplin, loyalitas, dan integritas di tengah perubahan birokrasi modern.
“Reformasi birokrasi tidak bisa berjalan tanpa semangat baru. PPPK harus menjadi motor perubahan yang bekerja dengan keikhlasan, bukan sekadar menjalankan rutinitas,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa ASN dan PPPK memiliki kedudukan yang sama dalam hal tanggung jawab dan pengabdian.
“Tidak ada kasta dalam pelayanan publik. Yang membedakan hanyalah prestasi dan komitmen,” tandas Gubernur.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., melaporkan bahwa pelantikan tahap kedua ini meliputi 139 tenaga guru, 27 tenaga kesehatan, dan 1.139 tenaga teknis. Dengan tambahan tersebut, total PPPK di lingkungan Pemprov Sumsel kini berjumlah 12.477 orang dari keseluruhan 24.811 ASN (PNS dan PPPK) yang aktif.
Edward juga menyampaikan bahwa Pemprov Sumsel telah menuntaskan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi 6.009 PPPK Paruh Waktu, sesuai amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023.
“Kita berkomitmen terus memperkuat struktur ASN dan PPPK agar pelayanan publik semakin efisien, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Acara pelantikan turut dihadiri oleh Kepala Kantor BKN Regional VII Heni Sri Wahyuni, S.Kom., M.T.I., Kepala BKD Sumsel H. Ismail Fahmi, S.IP., M.Si., serta jajaran kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel.
Menutup arahannya, Herman Deru kembali menegaskan bahwa keberhasilan seorang aparatur tidak diukur dari status kepegawaian, tetapi dari kinerja, tanggung jawab, dan keikhlasan melayani masyarakat.
“PPPK adalah bagian penting dari wajah baru birokrasi Sumatera Selatan. Bekerjalah dengan hati, karena setiap tindakan kalian adalah cerminan pemerintah di mata rakyat,” tutupnya.
