MATTANEWS.CO,PALEMBANG — Dua dekade lebih sudah sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) berjalan langsung di Indonesia. Sejak pertama kali diterapkan pada 2004, 21 tahun perjalanan Pilkada diharapkan melahirkan pemimpin berintegritas dan memperkuat demokrasi lokal. Namun, di Sumatera Selatan, pengamat politik Bagindo Togar menilai realitasnya masih jauh dari harapan.
Menurut Bagindo, demokrasi di Sumsel masih diwarnai praktik transaksional, lemahnya kualitas penyelenggara pemilu, dan rendahnya literasi politik masyarakat—terutama di kalangan muda.
“Kalau kita bicara 21 tahun Pilkada, hasilnya di Sumsel belum banyak berubah. Demokrasi kita masih sangat primitif,” ujarnya saat dibincangi melalui seluler, Rabu (05/11/2025).
Bagindo menyoroti bahwa dalam Pilkada Serentak 2024 lalu, praktik politik uang masih menjadi budaya yang sulit dihapuskan.
“Politik uang itu ibarat penyedap rasa di Pilkada. Sulit dihilangkan, tapi jangan sampai membuat rakyat kehilangan akal sehat,” katanya.
Ia menilai perubahan perilaku politik justru banyak dipengaruhi oleh Generasi Z dan milenial, yang kini menjadi pemilih dominan.
“Kalangan Gen Z dan milenial adalah kekuatan baru politik. Tapi mereka juga paling rentan terhadap pengaruh informasi palsu di media sosial,” jelasnya.
Menurut Bagindo, media digital kini menjadi sarana kampanye paling murah dan efektif bagi para pelaku politik. Namun, efek algoritma dapat menyesatkan jika literasi masyarakat rendah.
“Pemerintah memang sudah aktif menangkal hoaks, tapi yang berbahaya justru efek algoritma. Kalau kecerdasan digital rendah, yang salah bisa tampak benar, dan yang benar bisa terlihat salah,” ungkapnya.
Ia mengingatkan pentingnya membangun nalar kritis di kalangan muda untuk melawan misinformasi politik.
“Rumusnya sederhana: kebenaran tidak akan datang sendiri. Anak muda harus mau mencari informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber, bukan percaya begitu saja pada apa yang viral,” tegasnya.
Bagindo juga melontarkan kritik keras terhadap penyelenggara pemilu. Ia menilai 90 persen SDM KPU dan Bawaslu Sumsel tidak berkompeten.
“Kalau mau jujur, 90 persen penyelenggara pemilu kita di Sumsel itu orang-orang yang tak berkompeten. Harusnya dibubarkan saja, lalu dilakukan regenerasi total dengan orang-orang cerdas dan independen,” katanya lantang.
Menurutnya, lembaga penyelenggara pemilu seharusnya diisi oleh PNS independen, bukan dari jaringan partai politik, ormas, atau LSM.
“Demokrasi keterwakilan harus dijaga dengan netralitas penuh. Jangan beri ruang bagi kepentingan kelompok,” tambahnya.
Ia juga mengkritik dominasi elit politik di Sumsel yang masih kuat.
“Sekitar 99 persen aktor politik kita hanyalah ‘orang gendongan’ dari elit yang punya uang. Politik kita masih sangat primitif — demokrasi berbasis transaksi, barter kepentingan,” ujarnya blak-blakan.
Bagi Bagindo, pendidikan politik seharusnya dimulai dari kampus, agar mahasiswa dan pelajar memahami bahaya politik uang.
“Para pendidik harus memberi pemahaman sejak dini bahwa politik uang itu berbahaya dan bisa menghancurkan masa depan bangsa,” katanya.
Selain itu, ia mendesak penegakan hukum terhadap politik uang dilakukan tanpa kompromi.
“Jangan kompromi terhadap pelaku politik uang. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya tegas.
Menutup pandangannya, Bagindo menolak politik dinasti yang kian mengakar di sejumlah daerah. Ia menilai demokrasi sejati seharusnya membuka ruang kompetisi yang adil, bukan diwariskan seperti kerajaan.
“Kalau perlu, bubarkan lembaga penyelenggara pemilu, partai politik, bahkan pemerintah yang tidak lagi kredibel. Mulailah dari sistem yang bersih, dengan penyelenggara independen dan pemimpin yang lahir dari kompetensi, bukan transaksi,” pungkasnya.
