MATTANEWS.CO, JAMBI – Isu krisis iklim kembali menjadi sorotan dunia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP 30) yang berlangsung di Belem, Brazil, sejak 10 hingga 21 November 2025.
Dari Jambi, suara lantang datang dari WALHI bersama perempuan, petani, masyarakat adat, hingga komunitas nelayan yang merasakan langsung dampak ketidakadilan ekologis di lapangan.
Aksi damai digelar di Tugu Keris Siginjai, Kota Jambi, Sabtu (15/11/2025), sebagai bentuk peringatan keras bahwa transisi energi yang diklaim pemerintah belum benar-benar menghadirkan keadilan.
Menurut organisasi ini, krisis iklim bukan sekadar topik perundingan elite dunia, melainkan kenyataan pahit yang hadir setiap hari dalam bentuk kerusakan lingkungan, udara tercemar, hingga hilangnya ruang hidup.
Di sejumlah wilayah Jambi, perempuan menjadi kelompok yang paling menanggung beban. Mereka harus berjuang dengan keterbatasan air bersih, paparan debu batu bara dari PLTU dan stockpile, hingga tekanan sosial akibat lingkungannya rusak. Meski demikian, perempuan di tapak bukan hanya korban mereka adalah penjaga pengetahuan lokal, penggerak komunitas, sekaligus garda terdepan yang menolak ekspansi energi kotor.
WALHI Jambi menegaskan bahwa suara perempuan, petani, dan masyarakat adat harus ditempatkan sebagai pusat keputusan dalam agenda transisi energi berkeadilan. Sebab realitas di lapangan menunjukkan, komitmen energi bersih yang disampaikan pemerintah tidak sejalan dengan situasi yang terjadi di Jambi.
Sejumlah wilayah yang hingga kini dibebani proyek energi kotor di antaranya:
1. Desa Aur Kenali dan Mendalo Darat – Warga hidup berdampingan dengan stock pile batu bara di tengah permukiman. Debu tebal mengancam kesehatan setiap hari.
2. Desa Kemingking Dalam, Muaro Jambi – Keberadaan stockpile yang berdekatan dengan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi memicu kerusakan ekologis sekaligus mengancam warisan budaya.
3. Desa Semaran, Sarolangun Warga berada dalam radius dampak PLTU yang menyebabkan udara tercemar dan tingginya keluhan kesehatan.
Direktur Eksekutif WALHI Jambi, Oscar Anugrah, menyampaikan bahwa kebijakan energi nasional masih memperkuat ketergantungan pada industri ekstraktif, bukan mengurangi.
“Kebijakan yang dikeluarkan justru membuka jalan bagi ekspansi proyek energi kotor yang merugikan rakyat, khususnya di Jambi,” tegasnya.
Oscar juga menekankan pentingnya memastikan perempuan menjadi subjek utama dalam proses pengambilan keputusan.
“Transisi energi berkeadilan hanya mungkin terwujud jika negara sungguh-sungguh mendengar suara rakyat. Perempuan setiap hari berhadapan dengan ancaman iklim, jadi mereka harus berada di barisan depan dalam kebijakan,” ujarnya.
Aksi kampanye WALHI Jambi bersama komunitas terdampak di berbagai kabupaten hadir sebagai bentuk solidaritas dan perlawanan. Mereka membawa testimoni, pengalaman, serta seruan agar negara mengutamakan keadilan ekologis, bukan sekadar mengejar citra dalam forum internasional.
Dalam momentum COP 30, WALHI Jambi mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk:
1. Menghentikan sumber utama emisi dan mengakhiri ekspansi proyek energi kotor berbasis batu bara.
2. Mengurangi ketergantungan pada industri ekstraktif yang merampas ruang hidup rakyat.
3. Menjamin transisi energi berkeadilan yang menempatkan perempuan dan kelompok rentan sebagai pusat keputusan.
4. Melakukan pemulihan ekologis di wilayah yang telah terdampak krisis iklim serta pencemaran industri energi.
Aksi ini menjadi pengingat bahwa keadilan energi tidak lahir dari ruang negosiasi global, tetapi dari suara rakyat yang mempertahankan hidup di tapak, terutama suara perempuan Jambi yang hari ini bersuara lebih keras dari sebelumnya.
