MATTANEWS.CO, OKI – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, menyabet predikat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Terbaik Kedua se-Sumatera untuk tahun penilaian 2024. Penghargaan ini sekaligus membuka peluang bagi OKI untuk menerima insentif fiskal senilai Rp 786 miliar yang disiapkan pemerintah pusat.
Prestasi tersebut diumumkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah mengenai pengendalian inflasi di Jakarta. Kabupaten OKI dinilai menunjukkan kinerja menonjol pada aspek proses, output, dan outcome pengendalian harga, menempatkannya sebagai salah satu daerah dengan performa terbaik di Pulau Sumatera.
Dalam proses penilaian, Bank Indonesia membagi wilayah ke dalam beberapa zona, dan Kabupaten OKI berhasil menjadi yang terbaik kedua untuk kategori kabupaten/kota di Regional Sumatera.
Bupati OKI, H. Muchendi, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten OKI, H. Asmar Wijaya, mengapresiasi capaian ini. Asmar menjelaskan, keberhasilan ini adalah hasil dari konsistensi Pemkab OKI yang mampu menjaga inflasi daerah tetap stabil dan berada pada rentang ideal sepanjang 2024 hingga 2025,
“Pengendalian inflasi di Kabupaten OKI berjalan baik sepanjang 2024 hingga 2025. Kami selalu berada pada rentang ideal,” ujar Asmar, Senin (8/12).
Menurut Asmar, keunggulan OKI tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada kekuatan kolaborasi. “Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, masyarakat, hingga berbagai lembaga terkait bergerak bersama. Kolaborasi inilah yang membuat kinerja TPID OKI diapresiasi,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) dan Rakornas TPID, memastikan pemerintah pusat menyiapkan insentif fiskal bagi daerah peraih TPID Awards 2025,
“Kami berharap daerah yang meraih TPID Awards 2025 dapat memperoleh insentif fiskal sebagai apresiasi pemerintah pusat,” ujar Airlangga.
Ia menambahkan, koordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah dilakukan untuk kesiapan anggaran. “Pak Menteri Keuangan sudah saya mintai persetujuan. Dananya tersedia, sekitar Rp 786 miliar yang akan dialokasikan sebagai insentif,” tambahnya.
Insentif fiskal tersebut merupakan bentuk penghargaan atas komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga serta mendorong digitalisasi pelayanan publik melalui berbagai inovasi TPID.
“Ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pemerintah daerah yang telah menjaga stabilitas harga dan memperkuat digitalisasi,” tutupnya.
